Ganggu pemberantasan korupsi, alasan PKS tolak hak angket Miryam
Ganggu pemberantasan korupsi, alasan PKS tolak hak angket Miryam. Keputusan itu diambil berdasarkan kajian bahwa hak angket berpotensi mengganggu kinerja KPK dalam memberantas korupsi. PKS menganggap persoalan tersebut cukup diselesaikan melalui mekanisme Rapat Kerja antara Mitra DPR (Komisi III) dengan KPK.
Hak angket untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka rekaman BAP politisi Hanura Miryam S Haryani sudah ditandatangani 25 anggota dari 8 fraksi partai. Hanya dua fraksi yang tidak menandatangani hak angket yakni PKS dan Demokrat.
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menjelaskan alasan menolak menandatangani hak angket. Keputusan itu diambil berdasarkan kajian bahwa hak angket berpotensi mengganggu kinerja KPK dalam memberantas korupsi.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa arti KPPS? KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kenapa PPP mendukung Khofifah-Emil Dardak? Atas pertimbangan baik masukan dari para tokoh, habaib, dan juga usulan DPD PPP yang telah melakukan rapat dan telah lakukan komunikasi politik dengan Ibu Khofifah dan Pak Emil, maka memutuskan PPP untuk mendukung Ibu Khofifah dan Bapak Emil Dardak untuk melanjutkan kerjanya di Jatim,” kata Mardiono dalam sambutannya.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Mengapa KPK menggeledah kantor PT Hutama Karya? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Penyelidikan tersebut berujung dengan penggeledahan kantor BUMN PT Hutama Karya (HK).
"Sesuai kajian Fraksi dan arahan DPP, Fraksi PKS memutuskan tidak ikut menandatangani hak angket agar tidak terkesan mengganggu KPK dalam menegakkan hukum (pemberantasan korupsi)," kata Jazuli melalui keterangan tertulisnya, Jumat (28/4).
Fraksi PKS menganggap persoalan tersebut cukup diselesaikan melalui mekanisme Rapat Kerja antara Mitra DPR (Komisi III) dengan KPK. KPK diminta terbuka dan memperbaiki diri jika masukan dan koreksi tersebut benar dan konstruktif semata-mata demi menjaga marwah lembaga antirasuah.
"Agar pemberantasan korupsi semakin efektif, menutup celah kelemahan, dan abuse of power," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan hak angket untuk mendesak KPK membuka rekaman BAP politisi Hanura Miryam S Haryani sudah ditandatangani 25 anggota dari 8 fraksi partai. Dua fraksi yang tidak menandatangani hak angket yakni PKS dan Demokrat.
"Permohonan penggunaan hak angket yang juga telah ditandatangani pengusul 25 orang dari 8 fraksi," kata Fahri.
Baca juga:
Soal angket KPK, Fraksi Golkar minta anggotanya berpikir jernih
Soal angket BAP Miryam, KPK harap DPR hormati proses hukum
Pimpinan DPR tunggu kelengkapan data pengusul hak angket KPK
Hak angket buka BAP Miryam ditandatangani delapan fraksi
Gerindra walk out saat Fahri Hamzah tanda tangan hak angket buat KPK