Ganti Rieke dengan Nurdin di Baleg, PDIP Perkuat Pengawalan RUU Omnibus Law & HIP
"Selain Omnibus juga ada RUU HIP pak Komjen Nurdin dengan latar belakang polisi yang tentu sangat paham beliau pernah jadi kapolda dua kali tugas utamanya mengawal itu,"
Fraksi PDI Perjuangan merotasi pimpinan Badan Legislasi (Baleg), Rieke Diah Pitaloka diganti dengan M Nurdin. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Utut Adianto mengatakan, pergantian ini bukan untuk penyegaran semata. Tetapi, untuk memperkuat pengawalan RUU Omnibus Law dan RUU Haluan Ideologi Pancasila.
"Kita tahu bahwa dalam waktu dekat Baleg akan penuh dengan tugas-tugas berat kalau kita lihat Omnibus Law sudah mendekati titik-titik yang krusial," ujar Utut di DPR, Kamis (9/7).
-
Di mana Rakernas PDIP diadakan? Mantan calon Presiden (Capres) nomor ururt 03 Ganjar Pranowo menghadiri agenda rapat kerja nasional (rakernas) PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol Jakarta pada Jumat (24/5).
-
Bagaimana cara PDIP memperingati HUT ke-51? PDI Perjuangan memperingati HUT Partai ke-51 dengan sederhana, khidmat, dan dilaksanakan secara hybrid. Kesatupaduan dengan akar rumput menjadi ciri utama rangkaian HUT," kata Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Rabu (10/1).
-
Apa yang akan ditentukan oleh PDIP dalam Rakernas Mei mendatang? Basarah mengungkapkan sikap politik PDIP lima tahun ke depan akan ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar Mei mendatang.
-
Kapan PIP diberikan? PIP merupakan program bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam bentuk uang tunai serta perluasan akses pendidikan.
-
Bagaimana Effendi Simbolon menunjukkan kesetiaannya terhadap PDIP? Effendi di hadapan Hasto dan dewan kehormatan PDIP menyatakan tegak lurus dengan arahan partai.
-
Mengapa PDIP siap berada di dalam atau di luar pemerintahan? Sebab, dia menyebut PDIP sudah terbiasa bertahan dalam berbagai iklim dan dinamika politik Tanah Air. “Kita pernah di jalan kolonialisme dulu ketika Bung Karno mendirikan PNI 4 Juli 1927, di dalam masa hegemoni kolonialisme itu, kita kemudian mampu survive dan mengantarkan Indonesia merdeka bersama parpol-parpol lain,” kata Basarah, di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, dikutip Selasa (23/4).
"Selain Omnibus juga ada RUU HIP pak Komjen Nurdin dengan latar belakang polisi yang tentu sangat paham beliau pernah jadi kapolda dua kali tugas utamanya mengawal itu," jelasnya.
Utut mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat ke Sekretariat Jenderal DPR dan Baleg untuk proses pergantian ini. Pencopotan Rieke bukan karena dianggap tidak mampu untuk mengawal RUU Omnibus Law dan RUU HIP. Keputusan pencopotan itu langsung datang dari DPP untuk memperkuat pasukan di DPR.
"Ini kita dapat dari DPP partai kita juga harus menempatkan prajurit-prajurit yang memang sesuai kompetensinya," kata Utut.
Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto menyebut pergantian Rieke juga bagian dari strategi PDIP mengawal Omnibus Law. Pihaknya ke depan bakal mengganti anggota Panja Omnibus Law sesuai dengan kebutuhan pembahasan. Apalagi RUU tersebut menjadi perhatian utama Presiden Joko Widodo.
"Oleh karena itu wajar bagi PDIP sebagai partai pendukung utama dari pemerintah pak Jokowi kemudian menurunkan tim terbaik yang ada," kata Bambang.
Baca juga:
CEK FAKTA: Tidak Benar Megawati Soekarnoputri Mengundurkan Diri dari Ketum PDIP
CEK FAKTA: Tidak Benar Ribka Tjiptaning Mengakui Semua Anak PKI Gabung PDIP
Sekjen PDIP: Berpolitik Alirkan Napas Dedikasi bagi Bangsa
Gerindra Bakal Konfirmasi PDIP Soal Dukungan Keponakan Prabowo di Pilkada Tangsel
PDIP Yakin Pertemuan Airlangga Prabowo Tidak Terkait Reshuffle