Garda Bangsa Pertanyakan Dasar Hukum PBNU Menertibkan PKB
PKB di bawah kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar memiliki prestasi dengan peningkatan kursi dari setiap periode pemilu.
Badan Otonom Kepemudaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), DKN Garda Bangsa mempertanyakan kepentingan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang diklaim mendukung gelaran Muktamar Tandingan.
“Kan dari awal sudah jelas sekali bahwa dikatakan secara konstitusional memang PKB tidak ada hubungannya dengan PBNU. Tapi PKB bahwa dilahirkan oleh PBNU itu memang menjadi sejarah yang tidak bisa kita lupakan,” kata Ketua Umum DKN Garda Bangsa, Tommy Kurniawan di DPP PKB, Jakarta, Sabtu (31/8).
- Cak Imin: Pemulihan Nama Baik Kuatkan Argumen Gus Dur jadi Pahlawan
- VIDEO: Panas! Kubu Muhaimin Tabuh Genderang 'Perang' "Kita Bubarkan Muktamar PKB Tandingan"
- Garda Bangsa Siap Bubarkan Paksa Muktamar PKB Tandingan
- Garda Bangsa: Cak Imin Jaga Kaderisasi Politik Kader Muda NU hingga Berperan di Kancah Nasional
“Maka dari itu kalau PBNU menyiapkan GP Ansor maupun Pagar Nusa untuk menertibkan PKB, dasar hukumnya apa?” tambah Tommy.
Padahal, lanjut Tommy, PKB di bawah kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar memiliki prestasi dengan peningkatan kursi dari setiap periode pemilu, termasuk seluruh kader-kader yang terawat dengan baik.
Oleh sebab itu, Tommy menyatakan tidak khawatir apabila nantinya Garda Bangsa akan akan terlibat bentrok dengan PBNU dan organisasi dibawahnya.
“Jadi, kalau skenarionya adalah perang, maka kita siap, garda bangsa seluruh Indonesia sudah menunggu komando kalau memang harus perang kita perang, kita siap melawan,” kata dia.
Sementara dari hasil pemantauan sejauh ini, Tommy menyebut belum ada pergerakan dari pihak-pihak yang akan menggelar Muktamar Tandingan. Dimana dari info terakhir Muktamar Tandingan itu kemungkinan digelar di Jakarta atau Jawa Timur pada awal bulan September.
Muktamar Tandingan
Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy bersama dengan rekan-rekannya akan membuat muktamar PKB tandingan di Jakarta.
Sekretaris Fungsionaris DPP PKB, A Malik Haramain mengatakan, pihaknya menerima mandat untuk menggelar Muktamar PKB di Jakarta pada tanggal 2 hingga 3 September 2024 mendatang.
"Mandat yang kami terima itu, agar kita membuat muktamar. Muktamar kita adalah muktamar yang didukung secara moral oleh pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Kita jadwalkan tanggal 2 hingga 3 September di Jakarta," kata Haramain, saat konferensi pers di Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (25/8) dini hari.
Dia mengklaim, muktamar ini digelar setelah dirinya mandat dari ratusan DPC dan beberapa DPW PKB. Diklaimnya, banyak kader termasuk para kiai dan ulama ingin memulihkan kondisi PKB seperti semangat awalnya saat didirikan 1998 lalu.
Haramain menegaskan, Muktamar PKB yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali tidak sah atau cacat hukum. Mengacu Mukernas PKB tanggal 23 Juli 2024 lalu, PKB dilangsungkan setelah pelaksanaan Pilkada.
"Tapi entah kenapa kemudian jadwal muktamar dimajukan ke tanggal 24-25 Agustus seperti yang hari ini terjadi," katanya