Gerindra klaim ada partai pendukung pemerintah terpaksa dukung Perppu Ormas

"Sejak dikeluarkan Perppu kita sudah tahu petanya. Yang namanya partai pendukung pemerintah apa saja yang dibuat pemerintah, mohon maaf, sekalipun kita sudah tahu tidak sesuai hati nurani partainya dia ikut aja maunya pemerintah," kata Ahmad Riza.

Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, mengklaim sikap fraksi partai-partai pemerintah sebenarnya juga terbelah soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No.2 Tahun 2017 tentang Ormas. Hal itu terbukti dari beberapa partai pendukung pemerintah yang menerima Perppu Ormas tapi dengan catatan harus direvisi.

"Sejak dikeluarkan Perppu kita sudah tahu petanya. Yang namanya partai pendukung pemerintah apa saja yang dibuat pemerintah, mohon maaf, sekalipun kita sudah tahu tidak sesuai hati nurani partainya dia ikut aja maunya pemerintah," kata Riza di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/10).

Riza menyebut, peta dukungan partai di Perppu Ormas sama dengan pembahasan Undang-undang Pemilu. Semua partai pendukung pemerintah sebenarnya menginginkan presidential threshold sebesar 20 persen kursi di DPR.

Akan tetapi, mereka terpaksa mengikuti kemauan partai terbesar pemenang pemilu.

"Partai penguasa yang paling besar ingin menentukan sendiri agar partai menengah kecil ikut partai besar ya 20 persen (jadinya). Apa itu bukan bentuk arogansi?" tukasnya.

Baca juga:
Sebut ingin kuatkan Pancasila, alasan PKS konsisten tolak Perppu Ormas
Gerindra usul revisi Perppu Ormas: Tak ingin pemerintah jadi otoriter
Di hari 3 tahun Jokowi-JK, Forum Ulama Jabar kembali demo tolak Perppu Ormas
Usai bertemu Wiranto, PAN tetap tolak Perppu Ormas dengan catatan
Tak bersikap, MUI serahkan Perppu Ormas ke DPR dan MK
Rapat dengan Komisi II DPR, HTI, FPI, dan Alumni 212 tolak Perppu Ormas
Berubah sikap, Demokrat terima Perppu Ormas dengan catatan