Gerindra sepakat tak perlu ada demo susulan, asal kasus Ahok tuntas

Gerindra sepakat tak perlu ada demo susulan, asal kasus Ahok tuntas. Gabungan ormas keagamaan berencana menggelar aksi demonstrasi susulan pada (25/11) mendatang. Aksi tersebut akan digelar apabila Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki T Purnama tidak segera diadili atas kasus dugaan penistaan agama.

Gabungan ormas keagamaan berencana menggelar aksi demonstrasi susulan pada (25/11) mendatang. Aksi tersebut akan digelar apabila Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki T Purnama tidak segera diadili atas kasus dugaan penistaan agama.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap, unjuk rasa susulan itu tidak terjadi karena proses hukum kasus Ahok telah berjalan.

Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid sepakat, agar tidak terjadi pengerahan massa pada 25 November mendatang. Dia meminta agar pemerintah dan Polri harus menunjukkan langkah konkrit dalam upaya penegakan hukum kasus Ahok.

"Harusnya tidak perlu ada demo lagi, jika Presiden dan Polri memberikan pernyataan yang jelas tegas disertai langkah-langkah yang meyakinkan," kata Sodik saat dihubungi merdeka.com, Jumat (11/11).

Pemerintah menjanjikan kasus Ahok bisa dituntaskan dalam jangka waktu 2 minggu. Sodik beranggapan pemerintah dan polri harus berusaha mengusut kasus Ahok sesuai dengan jadwal yang dijanjikan.

"Ya makanya Pemerintah harus berusaha penuhi jadwal itu. Ini soal keadilan hukum, soal kesamaan manusia Indonesia di depan hukum," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi VIII ini menilai Kapolri Jenderal Tito Karnavian terlihat gamang dan mendapat beban dalam mengusut kasus Ahok. Sodik merasa Tito menjadi kurang aspiratif dan cenderung melindungi Ahok atas kasus yang menjeratnya.

"Pemerintah khususnya Polri terkesan gamang. Tito yang pinter bersih dan cemerlang itu terasa lain seperti ada beban. Beda dengan Panglima TNI. Panglima lebih tegas aspiratif dan menjaga NKRI. Kapolri banyak mutar-mutar kurang aspiratif dan lebih menjaga 1 orang Ahok," klaimnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap, aksi unjuk rasa susulan pada 25 November 2016 tidak terjadi. Menurut Jokowi, tuntutan pengunjuk rasa agar Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diproses hukum terkait dugaan penistaan agama Islam sudah dipenuhi.

"Kita mengharapkan agar sudah tidak ada demo-demo lagi karena proses hukum sudah, proses hukum sudah dilakukan," ujar Jokowi di Markas Korps Brimob Jalan Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Depok, Provinsi Jawa Barat, Jumat (11/11).

Baca juga:
Fahri Hamzah dan Fadli Zon dilaporkan ke MKD
FUI dan FPI Sulsel datangi Bareskrim Polri
Ahok: Saya bukan orang yang selalu bilang prihatin dan terzalimi
Tuding SBY provokator demo, alumni HMI dilaporkan balik Demokrat
Ahok sebut sudah tak zaman rebut kekuasaan dengan pengerahan massa