Gerindra soal Program Makan Siang Gratis: Ya Prabowo Dilantik Dulu

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan bahwa program makan siang gratis akan segera direalisasikan setelah Prabowo- Gibran nantinya resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Hal itu menjawab terkait isu yang beredar dengan menyebut program makan siang gratis yang menjadi unggulan Prabowo- Gibran itu baru mulai dilaksanakan pada 2029.

“Pak Prabowo harapannya akan lebih cepat lebih baik, karena rakyat juga mengharapkan program makan siang gratis bisa direalisasikan secepatnya,” kata Muzani kepada awak media, Jumat (16/2).

Namun demikian, Muzani tidak bisa memastikan kapan waktu pastinya program itu terealisasi. Sebab yang terpenting adalah proses keterpilihan secara resmi dahulu oleh KPU nanti.

“Ya, Pak Prabowo akan dilantik dulu sebagai presiden akan ditetapkan oleh KPU di bulan Maret. Setelah itu beliau akan dilantik pada 20 Oktober,” kata dia.

“Nanti setelah itu kita akan mulai membicarakan tentang skema dan sistematika bagaimana menjalankan program, apa yang menjadi prioritas dan apa yang menjadi awalan-awalan dari program Pak Prabowo,” tambahnya.

Belakangan, program makan siang dan susu gratis yang digagas Prabowo-Gibran itu kembali ramai dibicarakan di media sosial. Narasi yang beredar menyebut program unggulan Prabowo-Gibran itu baru mulai dilaksanakan pada 2029.

Termasuk soal penjelasan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno yang membantah rencana pemangkasan subsidi energi termasuk subsidi BBM untuk realisasi program makan gratis.

Program makan gratis merupakan program unggulan pasangan Prabowo-Gibran selama masa kampanye Pilpres.

"Enggak seperti itu. Kita punya subsidi energi tahun lalu Rp500 triliun, tahun ini Rp350 triliun, dari total subsidi energi itu terbesar porsinya adalah untuk subsidi Pertalite dan subsidi LPG 3 kg, itu terbesar," ujar Eddy saat dikonfirmasi merdeka.com, Jumat (16/2).

Eddy menuturkan, jika melihat pemanfaatan subsidi BBM yaitu Pertalite, maka subsidi tersebut justru banyak yang tidak tepat sasaran.

"Yang hari ini membeli Pertalite, membeli LPG 3 kg itu 80 persen pembelinya adalah kaum mampu, bukan justru mereka mereka yang berhak membeli, yang mampu kan enggak berhak," ujar Eddy.