Gerindra Terbuka Demokrat Dapat Jatah Menteri usai Jokowi Bertemu SBY

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku tidak masalah apabila Demokrat ditawari kursi menteri oleh Jokowi. Menurutnya, reshuffle dan jatah menteri untuk partai politik sepenuhnya kewenangan Jokowi sebagai presiden.

Muzani menanggapi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor, kemarin (2/10).

"Sekali lagi itu kewenangan sepenuhnya Presiden untuk mengangkat siapa pembantunya dari partai apa dan seterusnya," 

ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).

merdeka.com

Muzani sampai hari ini belum mengetahui dan mendengar akan ada kabar reshuffle setelah pertemuan Jokowi dan SBY tersebut.

"Tapi reshuffle itu itu kan menjadi hak prerogatif presiden dalam sistem pemerintahan presidensil presiden berhak melakukan evaluasi terhadap pembantu-pembantunya. Sehingga kalau presiden perlu melakukan itu ya tentu menjadi kewenangan presiden," kata wakil ketua MPR RI ini.

Terkait isi pembicaraan antara Jokowi dan SBY, Muzani mengaku belum mendapatkan bocorannya. Ia pun baru mengetahui pertemuan dari pemberitaan saja.

"Saya tahu ada pertemuan antara pak SBY dengan pak Jokowi di istana bogor. Tapi saya sama sekali tidak tahu sampai sekarang bocorannya belum tahu, bisikannya belum ngerti, apa yang dibicarakan," 

kata Muzani.

Diberitakan sebelumnya, pertemuan SBY dengan Jokowi di Istana Bogor, pada Senin (2/10) sore dibenarkan Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani.

Dia menyebut, SBY bertemu Presiden Jokowi membahas terkait politik kebangsaan dan politik kenegaraan.

"Benar sore ini ada silaturahmi kebangsaan antara Pak SBY dan Pak Jokowi," kata Kamhar, saat dikonfirmasi.

"Pertemuan dua Presiden, Presiden RI ke-6 Pak SBY dan Presiden Jokowi tentu yang dibicarakan terkait politik kebangsaan dan politik kenegaraan," sambung dia.