GKR Hemas: Demokrasi pincang tanpa kehadiran perempuan sebagai penentu

"Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif – DPR dan DPD – diperlukan agar kepentingan perempuan tersuarakan dalam penyusunan kebijakan, program."

2018-09-28 15:44:19

"Keterwakilan perempuan di parlemen cenderung menurun. Meskipun kualitas meningkat, namun demokrasi menghendaki mayoritas suara menentukan keputusan akhir.” Demikian disampaikan GKR. Hemas saat mengisi salah satu sesi Pelatihan “Sekolah Demokrasi Insan
Cita” di Hotel Sofyan Jakarta, Kamis malam (27/9/2018).

"Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif – DPR dan DPD – diperlukan agar kepentingan perempuan tersuarakan dalam penyusunan kebijakan, program, terlebih soal anggaran yang berimplikasi pada hajat hidup orang banyak, tak terkecuali perempuan Indonesia yang berjumlah 131,88 juta (Data BPS, Juni 2018)," sambung GKR. Hemas.

Menurut data yang disampaikan GKR. Hemas bahwa hasil Pemilu 2009 menunjukan Perempuan DPR 18.03% dan pada Pemilu 2014 angka menurun jadi 17.3%. Adapun persentase untuk anggota DPD RI masih lebih baik yakni pada Pemilu 2009 perempuan yang berhasil duduk di lembaga perwakilan daerah ini mencapai 28.7%, meskipun pada Pemilu
2014 turun menjadi 25.7%. Dari data tersebut menunjukan bahwa cita-cita proporsi 30% perempuan di parlemen belum tercapai.

Selain itu, GKR. Hemas juga menyoroti persoalan yang dihadapi perempuan terkait ketidakadilan gender. Beban ganda dan ketergantungan perempuan secara ekonomi kepada laki-laki adalah salah satu bentuk ketidakadilan gender yang menghambat perempuan untuk
bergerak di ranah publik, termasuk marjinalisasi di bidang politik. Sebagai contoh dalam penentuan nomor urut. Perempuan caleg DPR misalnya yang memperoleh nomor urut 1 hanya sebanyak 19% atau 235 orang.

“Jauh sebelum menjadi anggota DPD RI, saya sudah berjuang dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, misal advokasi masyarakat pinggiran, disabilitas, anak perempuan yang mengalami kekerasan komunitas atau kelompok masyarakat tertentu yang mengalami
kriminalisasi. Namun, ketika menjabat anggota DPD perjuangan menjadi lebih efektif karena dapat terlibat secara langsung dalam pembuatan Undang-Undang maupun kebijakan," GKR. Hemas memotivasi peserta pelatihan.

Oleh karena itu, penyelenggaraan sekolah demokrasi yang diinisiasi oleh HMI Wati patut diapresiasi dan hendaknya dilaksanakan secara reguler, tidak hanya jelang Pemilu. Kehadiran para alumni HMI Wati yang akan turut serta dalam kancah pencalonan anggota legislatif diharapkan menjadi pionir dalam upaya penghapusan ketidakadilan gender terhadap perempuan.

“Saya meyakini para alumni HMI Wati melakukan cara-cara simpatik
dan santun untuk mengajak dan menarik simpati publik agar bersama-sama mewujudkan kesetaraan gender di berbagai sendi kehidupan masyarakat," lanjut GKR. Hemas.

“Tidak ada demokrasi tanpa keterwakilan perempuan. Tidak ada kebijakan perspektif gender tanpa kehadiran perempuan di politik. Tiada kesetaraan gender tanpa kesungguhan semua pihak mendukung perempuan Indonesia untuk maju. Demokrasi pincang tanpa kehadiran perempuan sebagai penentu," demikian GKR. Hemas mengakhiri paparannya.

Baca juga:
Afirmasi dalam DCT Pemilu 2019
Jadi produsen terbesar di dunia, nasib petani sawit Indonesia belum sejahtera
Gelar RDP dan RDPU, Komite I DPD RI pertanyakan kelanjutan otsus Papua serta Aceh
DPD RI: Perkuat ekonomi daerah untuk hadapi persaingan internasional
DPD RI harapkan RUU SDA akomodir kebutuhan masyarakat daerah akan air
DPD RI bahas daerah otonomi baru di Kantor Staf Presiden

(mdk/paw)