Golkar ingin pergantian ketua DPR sekaligus beri jatah PDIP
Golkar ingin pergantian ketua DPR sekaligus beri jatah PDIP. Menurutnya, tidak adil jika PDIP sebagai partai pemenang pemilu tidak mendapat kursi pimpinan. Sayang, pembahasan soal penambahan kursi pimpinan DPR milik PDIP dalam UU MD3 mandek. Sebab, ada beberapa usulan fraksi belum diakomodir oleh pemerintah.
Partai Golkar hingga saat ini masih menggodok nama calon Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pengganti Setya Novanto. Ketua DPP Partai Golkar Happy Bone Zulkarnain mengatakan, partainya ingin pergantian Ketua DPR bersamaan dengan penambahan pimpinan baru jatah PDIP.
Menurutnya, tidak adil jika PDIP sebagai partai pemenang pemilu tidak mendapat kursi pimpinan. Sayang, pembahasan soal penambahan kursi pimpinan DPR milik PDIP dalam UU MD3 mandek. Sebab, ada beberapa usulan fraksi belum diakomodir oleh pemerintah.
-
Apa yang mendorong DPR untuk mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? “Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,” ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Bagaimana Puan Maharani bisa menjadi Ketua DPR? Kini puan Maharani menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2019 hingga 2024. Dia menjadi wanita pertama yang menduduki jabatan Ketua DPR.
-
Kapan Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR? Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa pada 2011 lalu.
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Kapan Rizki Natakusumah menjabat sebagai anggota DPR RI? Rizki telah menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 1 Oktober 2019, dan aktif terlibat dalam berbagai kegiatan legislatif.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
"Kami ingin sekali merengkuh dayung 2, 3 pulau terlampaui. Ketua DPR ada, UU MD3 direvisi, muncul pimpinan DPR yang baru," kata Happy di Kantor SMRC, Jalan Cisadane, Menteng, Jakarta, Selasa (2/1).
Di sisi lain, Happy membantah nama-nama kader yang akan menjadi Ketua DPR telah dikerucutkan. Belakangan nama Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK), Ketua Komisi III Bambang Soesatyo dan Ketua Banggar Azis Syamsuddin disebut menjadi 3 kandidat kuat Ketua DPR.
"Mengerucut Bamsoet dan AGK kan opini publik," ujarnya.
Partai Golkar masih melakukan seleksi terhadap sejumlah nama yang akan diplot menjadi Ketua DPR. Proses seleksi dilakukan secara selektif dan kualitatif. Dia berharap calon Ketua DPR bisa diputuskan pada 10 Januari 2018.
"Di kami masih mempunyai alternatif yang sedang kami seleksi," ungkapnya.
Happy menambahkan, DPP Partai Golkar ingin calon Ketua DPR memenuhi sejumlah kriteria. Di antaranya, memiliki kepemimpinan yang baik, mampu membangun soliditas di parlemen, mampu mendorong produktivitas legislasi, dan mampu berkomunikasi dengan pemerintah serta rakyat.
Selain itu, kata Happy, dalam menentukan calon Ketua DPR baru, DPP mengusung tagline Golkar bersih. Dengan demikian, sosok yang dipilih tidak boleh memiliki atau berpotensi terjerat kasus hukum.
"Kami mendorong tagline menuju Golkar Bersih. Maka kami harus lihat posisi dari kandidat ini. Tentu yang kami inginkan gak ada masalah hukum. Maka enggak sembarangan ambil keputusan," tandas Happy.
Pembahasan revisi UU MD3 hingga saat ini masih berjalan alot di Badan Legislasi DPR. Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan semua fraksi masih tarik ulur karena memiliki usulan-usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait revisi UU MD3.
Usulan-usulan itu, kata Supratman, belum diakomodir oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Belum ditanggapinya usulan fraksi-fraksi di DPR ini membuat penyelesaian revisi UU MD3 terhambat.
"Tetapi kan ada banyak materi muatan tambahan DIMnya. Pak menteri belum memberi jawaban. Itu kemungkinan juga menjadi penghalang juga untuk segera dilakukan penempatan penyelesaiannya," kata Supratman saat dihubungi.
Baca juga:
Pengamat soal calon ketua DPR: Yang dekat dengan Jokowi peluangnya lebih besar
Presiden PKS dilobi PDIP agar pimpinan DPR dikocok ulang
Bambang Soesatyo: DPR harus berevolusi jadi institusi kontributif & produktif
Azis Syamsuddin dan Bambang Soesatyo dinilai tak layak jadi ketua DPR
Politikus PAN sebut Bambang Soesatyo layak pimpin DPR
Koalisi Masyarakat Sipil sebut Agus Gumiwang paling tepat gantikan Setnov
Ketua DPR pengganti Setya Novanto harus sesuai dengan slogan 'Golkar Bersih'