Golkar jamin Nusron Wahid tak abaikan TKI meski jadi Timses Ahok

Golkar jamin Nusron Wahid tak abaikan TKI meski jadi Timses Ahok. Kinerja Kepala BNP2TKI Nusron Wahid tengah menjadi sorotan. Nusron diminta mundur setelah diketahui memiliki jabatan ganda dan dianggap lebih fokus pada urusan politik.

Kinerja Kepala BNP2TKI Nusron Wahid tengah menjadi sorotan. Nusron diminta mundur setelah diketahui memiliki jabatan ganda dan dianggap lebih fokus pada urusan politik. Selain menjadi Kepala BNP2TKI, Nusron juga menjabat sebagai tim pemenangan petahana Basuki T Purnama alias Ahok di Pilgub DKI 2017.

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, tak masalah jika Nusron sibuk mengurusi pemenangan Ahok. Asalkan, katanya, tidak mengganggu kinerjanya di BNP2TKI.

"Maksud saya ini kadang-kadang sering dikait-kaitkan seperti itu, yang penting kan bisa melakukan peran itu secara bagus dan baik," kata Idrus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9).

Menurutnya, kerja Nusron di BNP2TKI sejauh ini tidak ada yang terganggu. Pasalnya, Nusron hanya bertindak untuk mengatur dan mengawasi jajarannya di lapangan.

"Tidak mengganggu, dan kalau ada tim, tinggal bagaimana mengatur, pembagian tugas, delegasi, wewenang, bagaimana membentuk komandan lapangan, bagaimana di daerah-daerah," klaim Idrus.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Nusron Wahid seharusnya mundur dari jabatannya sebagai Kepala BNP2TKI jika ingin fokus mengurusi pemenangan Ahok. Seharusnya, kata Fadli, Nusron memilih untuk fokus mengurus TKI atau politik.

"Nusron Wahid adalah pejabat negara. Digaji oleh uang rakyat dan harus fokus dengan tugasnya mengurusi persoalan TKI," kata Fadli melalui keterangan tertulisnya, Selasa (20/9).

Fadli juga meminta presiden Joko Widodo bertindak tegas terhadap jajarannya. Hal ini agar wewenangnya sebagai pejabat negara tidak disalahgunakan demi kepentingan politik.

Rangkap jabatan Nusron dianggap melanggar UU No.10 tahun 2016 tentang Pilkada, dimana dalam pasal 71 dinyatakan bahwa pejabat negara dilarang membuat keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.