Golkar sebut wajar gelar rapat bahas Setnov dan pusaran kasus e-KTP

Golkar sebut wajar gelar rapat bahas Setnov dan pusaran kasus e-KTP. Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang menilai upaya konsolidasi untuk mengamankan posisi Setnov sebagai Ketua Umum adalah hal wajar dan baik. Sebab, Setnov belum ditetapkan sebagai tersangka meskipun telah dicekal bepergian keluar negeri.

Partai Golkar mengumpulkan DPD I dan DPD II se-Indonesia di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (26/4) malam. Kabarnya, pertemuan tertutup itu membahas dukungan terhadap kepemimpinan Setya Novanto (Setnov) sebagai Ketua Umum Golkar yang tengah diterpa isu korupsi e-KTP.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang menilai upaya konsolidasi untuk mengamankan posisi Setnov sebagai Ketua Umum adalah hal wajar dan baik. Sebab, Setnov belum ditetapkan sebagai tersangka meskipun telah dicekal bepergian keluar negeri terkait kasus e-KTP.

"Itu bagus, enggak ada masalah. Saya kira wajar saja. Memang pada dasarnya Pak Setnov walaupun sudah tercekal status hukum tersangkanya belum ada," kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8).

Pertemuan itu, kata Agus, bertujuan untuk merapatkan barisan sekaligus membuktikan mereka tetap solid meski dikaitkan dengan proyek e-KTP. Agus juga menyebut pengurus DPD tingkat I dan II juga memberikan apresiasi terhadap kinerja DPP dalam pertemuan tersebut.

"Saya kira pertemuan seperti itu wajar, itu kan di dalam rangka kita mempererat sebetulnya kita kan sudah solid. Kita lebih mempererat. Dan saya kira itu biasa saja. Yang pasti ada pengakuan kepala daerah terhadap kinerja DPP," terangnya.

Agus membantah pertemuan itu sebagai respons atas ucapan Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Yorrys Raweyai yang menyebut Setnov segera berstatus tersangka e-KTP. Dia menyarankan, kabar perpecahan di internal Golkar karena seiring dugaan keterlibatan kader dalam korupsi megaproyek e-KTP diselesaikan dengan baik.

"Saya kira enggak juga tapi bahwa ada dinamika tersendiri yang terjadi di partai Golkar, mau enggak mau kita akui," ujar Agus.

"Tetapi kita harus cari cara dinamika partai Golkar ini harus kita kelola dengan baik, justru kalau kita kelola dengan baik kita bisa menuntut solidaritas partai lebih baik," sambungnya.

DPP Partai Golkar kabarnya akan segera memberikan sanksi kepada Yorrys. Muncul rumor Yorrys akan dijatuhi sanksi pemecatan atas ucapannya. Agus berharap politisi senior itu tidak dipecat. Masalah Yorrys berujung pemecatan, lanjutnya, hampir serupa dengan yang dialaminya.

Dia mengaku pernah dipecat sebagai kader saat berbeda sikap di Pilpres 2014 lalu. Kala itu, Agus mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla saat Golkar memutuskan memilih Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Karena pilihan politiknya berbeda, Agus mengundurkan diri dari posisinya di Fraksi dan struktur partai. Namun, partai justru memecatnya dari keanggotaan.

"Saya dulu dipecat, saya dulu gini saya waktu pilpres kemarin dukung Pak Jokowi. Partai saya dukung Pak prabowo tapi begini perbedaan dengan yang lain terjadi sekarang hari pertama saya mendukung Jokowi-JK, saya mengundurkan diri dari jabatan struktural saya di partai tapi di fraksi tanpa ada tekanan siapapun," ungkapnya.

"Hari pertama saya mendukung. Suratnya pertama masih ada. Yang saya lawan di pengadilan ketika saya dipecat sebagai kader," tutup Agus.