Golkar Tolak RS Khusus Pejabat: Semua Dapat Perlakuan Sama
Nurul memahami jika ada rekan pejabat yang meninggal atau kesulitan mencari rumah sakit. Tetapi, semua juga mengalami kesulitan dalam masa pandemi ini.
Partai Golkar menolak adanya RS khusus untuk pejabat. Juru Bicara Golkar, Nurul Arifin mengatakan, tidak perlu ada tindakan istimewa untuk pejabat dalam situasi sekarang. Seharusnya pejabat berempati bersama rakyat.
"Tidak perlu ada tindakan istimewa. Dalam situasi darurat seperti sekarang, semua sebaiknya mendapatkan perlakuan yang sama. Kita juga bagian dari rakyat. Seharusnya kita berempati pada situasi ini dan berada di samping rakyat dalam melalui masa sulit ini," katanya lewat pesan singkat, Kamis (8/7).
-
Bagaimana Koalisi dibentuk dalam sistem multipartai di Indonesia? Di negara demokrasi yang menganut multi-partai seperti di Indonesia, koalisi biasanya dilakukan oleh beberapa partai yang menjadi peserta pemilu legislatif. Sehingga, apa itu koalisi adalah gabungan antara beberapa partai peserta pemilu legislatif untuk mencapai tujuan tertentu.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Apa yang didorong oleh Fraksi Golkar terkait RPJMN 2020-2024? Fraksi Golkar Dorong Pemerintah Kejar Target RPJMN 2020-2024 RAPBN tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari penerjemahan visi misi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin. Hal itu termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Siapa yang diusung oleh partai-partai pendukung Prabowo-Gibran? Dua nama yang santer bakal meramaikan Pilkada Jakarta adalah dua mantan Gubernur Ibu Kota dan Jawa Barat yakni Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Anies sebagai calon inkumben tampaknya bakal diusung oleh partai-partai pendukungnya di Pilpres 2024. Begitu juga dengan Ridwan Kamil yang didukung barisan partai pendukung Prabowo-Gibran.
-
Bagaimana Golkar melihat dukungan NasDem terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran? "Saya kira Pak Prabowo pasti sudah punya rumusan sendiri yang itu sudah rumusan, itu sudah muncul pembicaraan antara ketua umum partai politik terutama yang di Koalisi Indonesia Maju," kata Doli, saat diwawancarai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/4).
Dia memahami jika ada rekan pejabat yang meninggal atau kesulitan mencari rumah sakit. Tetapi, semua juga mengalami kesulitan dalam masa pandemi ini.
"Semua juga sedang kesulitan. Nyawa manusia itu nilainya sama. Semua equal kalo sudah bicara keselamatan. Sudah banyak yang menyatakan tidak perlu statement seperti itu," ujar anggota DPR ini.
Senada dengan itu, politisi Golkar Dave Akbar Laksono menegaskan semua warga negara Indonesia berhak diperlakukan sama. Tidak perlu ada RS khusus untuk pejabat.
"Semua warga negara Indonesia itu sama, berhak mendapatkan pelayanan yg rata dari Pemerintah. Dan rata-rata tiap instansi pemerintah memiliki yankes sendiri," katanya.
Menurutnya, yang lebih baik saat ini meningkatkan kapasitas di rumah sakit. Bukan malah usul membuat RS untuk pejabat.
"Sebaiknya meningkatkan kapasitas dan kualitas RS yang ada agar bisa melayani rakyat secara umum," terangnya.
Sementara, politisi Golkar lainnya Bobby Adhityo Rizaldi menegaskan, pejabat negara sudah punya fasilitas kesehatan yang cukup. Tidak perlu berlebihan membuat RS khusus pejabat.
"Pejabat negara sudah memiliki pelayanan kesehatan yang memadai saat ini, tidak perlu lagi ada kekhususan yang berlebihan," ucapnya.
Bobby melanjutkan, baiknya saat ini fokus pada pengerahan seluruh sumber daya negara mendukung infrastruktur pelayanan kesehatan publik dalam menghadapi pandemi Covid-19. Tidak perlu membuat wacana yang bikin gaduh.
"Wacana-wacana seperti begini yang kontra produktif, memunculkan polemik-polemik gak bermanfaat. Lebih baik, fasilitas kesehatan khusus untuk nakes yang terpapar, agar segera pulih dan bisa bertugas kembali," tukasnya.
Partai Amanat Nasional meminta maaf atas usulan Wasekjen DPP PAN Rosaline Rumaseuw soal perlunya rumah sakit khusus untuk pejabat. Jubir PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, Rosaline Rumaseuw tidak mewakili partai.
"PAN mengucapkan permintaan maaf atas pernyataan dokter Rosaline karena hal itu bukan dan tidak mewakili sikap partai," kata Viva lewat keterangannya, Kamis (8/7).
Di sisi lain, Viva memahami keprihatinan yang dirasakan Rosaline. Menurutnya, Rosaline mengusulkan itu lantaran rekannya meninggal akibat kesulitan cari rumah sakit.
"Disamping itu dokter Rosaline masih merasa sedih karena ada John Mirin, anggota fraksi PAN DPR RI, Daerah Pemilihan Papua, dan beberapa kawannya di partai politik lain meninggal karena tidak tertangani lebih cepat di rumah sakit yang memang kondisinya sudah full capacity saat itu," ungkapnya.
Waketum PAN ini menyebut, bahwa Rosaline adalah orang baik. Dia bilang, siapapun akan ditolongnya termasuk jika terinfeksi virus corona.
"Dokter Rosaline itu orang baik. Siapapun yang meminta pertolongan, akan semampunya ditolong, terutama yang terjangkit Covid 19. Tentu dia akan sedih jika ada saudara separtai atau kawannya harus wafat karena Covid 19," kata Viva.
"Kita berjuang bersama dan berdoa agar pandemi Covid 19 segera berakhir di Bumi Pertiwi," pungkasnya.
Baca juga:
Soal Usulan RS Khusus Pejabat, Demokrat Ingatkan Situasi Negara Sedang Berat
PAN Minta Maaf Soal Kader Usul Rumah Sakit Khusus Pejabat
PAN Tegur Keras Rosaline Rumaseuw yang Usulkan RS Khusus Pejabat
Ketua DPP NasDem sebut Usulan PAN Minta RS Khusus Pejabat Menyakiti Perasaan Publik
PKS Tak Setuju RS Khusus Pejabat: Sudah Banyak Fasilitas Pejabat dari Uang Rakyat