Golkar Usul Ambang Batas Parlemen 7%, Agar UU Pemilu Tak Direvisi Melulu
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Fraksi Golkar DPR mengusulkan ambang batas parlemen ditingkatkan menjadi minimal tujuh persen. Menurutnya, hal ini akan berdampak untuk membentuk sistem presidensial yang efektif karena didukung parlemen yang multi partai sederhana.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Fraksi Golkar DPR mengusulkan ambang batas parlemen ditingkatkan menjadi minimal tujuh persen. Menurutnya, hal ini akan berdampak untuk membentuk sistem presidensial yang efektif karena didukung parlemen yang multi partai sederhana.
"Golkar berpandangan sistem presidensial ini akan efektif kalau didukung DPR yang multi partai sederhana. Supaya perjalanan pemerintahan efektif," kata Doli saat dihubungi, Senin (8/6).
-
Bagaimana cara PPP berjuang agar lolos Parlementary Threshold? PPP tidak akan diam dan berjuang melalui MK. "Tentu kalau kita di internal PPP, data kita sih lebih dari itu. Tetapi karena keputusannya masih seperti itu ya tentu akan melalui proses regulasi aturan yang ada dengan masuk ke MK," kata Amir.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Bagaimana seharusnya kegiatan kepemudaan Partai Golkar dilakukan? Ilham menambahkan, acara diskusi merupakan jiwa kader Golkar di semua tingkatan. Ia mengapresiasi kegiatan diskusi yang digelar oleh para pemuda Partai Golkar. Namun, Ilham mengingatkan, setiap kegiatan kepemudaan Partai Golkar seharusnya diketahui dan mendapatkan izin dari pengurus DPP Partai Golkar.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Apa alasan utama yang diutarakan oleh Hetifah Sjaifudian terkait penolakan Munaslub Partai Golkar? "Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan. Saya kira semua paham, Golkar hari ini masih tetap menghiasi landscape politik Indonesia," jelasnya.
-
Siapa yang mendukung pelaksanaan putusan penghapusan parliamentary threshold di Pemilu 2024? Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Ma’mun Murod Al-Barbasy mengatakan, seharusnya MK bisa lebih cepat meminta penerapan putusan penghapusan parliamentary threshold sebesar 4%. Bukan malah mengundurnya di Pemilu 2029.
Doli mengatakan, secara bertahap konfigurasi partai di parlemen memang diharapkan semakin sederhana. Ambang batas terus ditingkatkan hingga terakhir pada empat persen.
Ketua Komisi II ini mengatakan, mengapa diusulkan tujuh persen, agar tidak setiap lima tahun sekali UU Pemilu direvisi. Doli berharap, RUU Pemilu yang tengah digodok ini bisa digunakan untuk jangka panjang.
"Kenapa usulkan 7 persen? Kami menginginkan UU Pemilu sekarang ini undang-undang yang berlaku cukup lama," kata dia.
Maka itu, Doli mengatakan, DPR membuka aspirasi masyarakat terhadap RUU Pemilu ini. Menurutnya, masalah angka ambang batas parlemen juga masih dapat didiskusikan. Salah satunya penolakan datang dari partai non parlemen yang tak setuju ambang batas tujuh persen dan berlaku hingga ke DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
"Ini masih rough draf kita gak usah negative thinking, suuzon, jadi draf di komisi II saja belum," ucapnya.
(mdk/rnd)