Gubernur Emil Harap 8 Daerah Jabar yang akan Gelar Pilkada Hasilkan Pemimpin Hebat
Emil mengingatkan semua pihak untuk tetap menjaga kondusivitas. Kondusivitas sendiri, kata dia, menjadi syarat terpenting untuk membangun Indonesia.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap meningkatkan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada di delapan daerah. Semua pihak diminta untuk ikut bersinergi membuat pesta demokrasi berlangsung aman dan adil.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil usai menghadiri acara dengan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Jawa Barat di Lapang Tenis Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Rabu (19/6).
-
Apa yang dikatakan oleh Ridwan Kamil saat maju di Pilkada Jakarta? Calon pesaing Anies, Ridwan Kamil tak kalah kuat. Ridwan Kamil mendapatkan lampu hijau dari partai koalisi Prabowo-Gibran untuk maju Pilkada Jakarta. Partai-partai yang menyatakan kesiapan mengusung Ridwan Kamil itu adalah Gerindra, PAN dan Golkar. Bahkan, Gerindra sudah terang-terangan menginginkan kadernya menjadi calon wakil gubernur untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024."Secara alami secara manusiawi, kami ingin wakil kami ada di wakil gubernur," kata Habibburokhman kepada wartawan.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Bagaimana PKB ingin membentuk poros yang berlawanan dengan Ridwan Kamil di Pilgub Jabar? "Kami belum ada obrolan sama sekali menyangkut soal sosok Kang Ridwan Kamil gitu, tapi yang sudah ada obrolan malah di Jabar. Kalau Kang RK maju di Jabar kami akan bikin poros di luar Kang RK kan gitu," tutur Huda.
-
Siapa saja yang menginginkan Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Partai KIM begitu ngotot memboyong Ridwan Kamil di Jakarta. Namun, Golkar tampaknya belum satu suara dengan Gerindra, PAN dan Demokrat soal langkah politik untuk Ridwan Kamil itu. Golkar 'si pemilik' Ridwan Kamil masih menimbang penugasan di Pilkada Jakarta atau Jawa Barat.
Delapan Kabupaten/Kota di Jawa Barat akan melangsungkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada 2020 yang meliputi Kab. Bandung, Kab. Cianjur, Kab. Indramayu, Kab. Karawang, Kab. Pangandaran, Kab. Sukabumi, Kab. Tasikmalaya, dan Kota Depok.
"Kami siap dalam hal peningkatan anggaran. Harapannya, delapan daerah bisa hasilkan pemimpin yang mau bekerja, bukan hanya kekuasaan untuk status saja," katanya.
Menurut pria yang akrab disapa Emil, Pilkada adalah soal metode. Hal terpenting adalah dedikasi dan pengabdian membangun bangsa dan menyejahterakan masyarakat. Kekuasaan didapat untuk membuat keputusan terbaik untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya status.
Untuk itu, ia mengingatkan semua pihak untuk tetap menjaga kondusivitas. Kondusivitas sendiri, kata dia, menjadi syarat terpenting untuk membangun Indonesia.
"Belum lagi pemilihan Kepala Desa, kadang melebihi Pilpres, ada kampanye, intimidasi, politik uang ada. Saya khawatirkan satu, jangan sampai hidup kita habis di bab kompetisi, tapi kita harus fokus di bab pengabdiannya," ucapnya.
Di tempat yang sama, Ketua KPU Daerah Jawa Barat Rifqi Ali Mubaroq mengimbau KPU tingkat Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada 2020 untuk melakukan persiapan sebaik mungkin, khususnya persiapan anggaran untuk membiayai kebutuhan pelaksanaan Pilkada serentak.
"Artinya, anggaran pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini bukan dari APBN," katanya.
Persiapan selanjutnya yang mesti mendapatkan atensi lebih adalah regulasi pelaksanaan. Menurut Rifqi, sejauh ini KPUD Jawa Barat masih menunggu arahan KPU RI terkait regulasi Pilkada serentak. Setelah itu, persiapan yang harus diperhatikan adalah aspek logistik.
"Termasuk menyusun honor untuk penyelenggara Pemilu, Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)," katanya.
Baca juga:
5 Strategi Pemerintah Atasi Sepinya Bandara Kertajati
Kisah Para Keluarga Pejabat Indonesia Tidak Mau Diistimewakan
Gandeng Perusahaan Asal Inggris, Ridwan Kamil Siap Ubah Sampah Jadi Emas
Pesan Emil ke Bupati Bekasi Baru: Jangan Sampai Jatuh Dua Kali
Dana Rp1,4 Triliun dari Bank Dunia untuk Sampah Citarum Berupa Utang
Gantikan Neneng yang Tersangkut Kasus Meikarta, Eka Atmaja Resmi jadi Bupati Bekasi