Habiburokhman: Paslon AMIN Jangan Arogan dan Memaksa Pakai Museum Diponegoro
Wakil Komandan Tim Hukum TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman meminta pasangan calon presiden nomor urut 1, Anies Muhaimin mengedepankan etika
Habiburokhman: Paslon AMIN Jangan Arogan dan Memaksa Pakai Museum Diponegoro
Wakil Komandan Tim Hukum TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman meminta pasangan calon presiden nomor urut 1, Anies Muhaimin mengedepankan etika dan menghormati netralitas TNI dalam Pemilu 2024.
- FOTO: Senyum Semringah Pramono Anung hingga Pose Rano Karno Meniup Tanjidor saat Diajak Foke Keliling Museum MH Thamrin
- SBY Tidak Hadir Sidang Tahunan DPR/MPR, Ibas: Ada Syukuran Museum SBY-ANI di Pacitan
- Kubu Anies-Muhaimin Serahkan Kesimpulan Sengketa Pilpres, Harap Putusan Hakim MK Tak Sebatas Hasil Selisih Suara
- Jubir Timnas AMIN Bantah Habiburokhman: Narasi Kami Gunakan Gedung & Fasilitas TNI Bohong!
Hal ini disampaikan Habiburokhman menanggapi isu dicabutnya izin acara 'Desak Anies' di Museum Diponegoro Sasana Wiratama, Yogyakarta.
"Paslon AMIN jangan arogan dan memaksa pakai museum Diponegoro yang jelas-jelas merupakan fasilitas TNI. Jangan karena berstatus paslon Pilpres lantas konstitusi sesukanya diabaikan bahkan ditabrak. Apalagi setelah itu diikuti dengan narasi menjadi korban ketidakadilan," kata Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (23/1).
Habiburokhman menjelaskan, tindakan pemakaian fasilitas TNI untuk kampanye jelas melakukan pelanggaran konstitusi.
"Konstitusi kita pasal 30 ayat 4, dan UU nomor 34 tahun 2004 juga sudah mengatur tentang bahwa TNI harus netral tidak boleh berpolitik praktis. Ini yang mau ditabrak," jelasnya.
"Kemudian ketika TNI menegakkan aturan, kemudian TNI disudutkan dan dicap tidak netral dan menzalimi pasangan calon tertentu. Ini strategi politk yang tidak etis," lanjut Habiburokhman.
Namun Wakil Ketua Komisi III DPR ini meyakini masyarakat sudah cerdas dan bisa menilai hal tersebut. Karena hal ini terjadi bukan pertama kalinya.
"Harus diingat bahwa masyarakat sudah cerdas, mereka tidak bisa dibohongi oleh politisi yang melakukan 'playing victim' tapi faktanya justru menghalalkan segala cara. Ini juga bukan kejadian pertama," tuturnya.
Larangan penggunaan fasilitas TNI untuk berkampanye sebenarnya sudah disampaikan oleh Panglima TNI pada tanggal 12 September tahun lalu, sebelum adanya pendaftaran calon presiden. Panglima TNI saat itu, Laksamana TNI Yudo Margono menekankan beberapa poin penting terkait netralitas TNI dalam Pemilu 2024.
"Pertama, tidak memihak atau mendukung parpol serta pasangan calon, dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. Kedua, tidak memberikan fasilitas tempat atau sarana prasarana milik TNI sebagai sarana kampanye," tegas Yudo.
Sebelumnya, acara Desak Anies di Yogyakarta yang direncanakan digelar di Museum Diponegoro Sasana Wiratama terpaksa harus pindah lokasi.
Pihak panitia yang sebelumnya telah mengantongi izin sewa tempat harus memindahkan lokasinya karena pihak pengelola membatalkan izin tersebut.
Acara Desak Anies bertema Pendidikan ini akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall yang berada di Godean, Kabupaten Sleman, DIY.
Menanggapi dipindahnya acara Desak Anies secara mendadak ini, calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan pun angkat bicara.
"Iya, jadi saya mendengar tadi malam bahwa izin yang sudah diberikan dibatalkan. Sehingga panitia harus mencari tempat baru," ujar Anies, Selasa (23/1).