Hasil survei LIPI prediksi PKS, PAN, NasDem, Hanura dan parpol baru tak lolos DPR
Hasil survei LIPI prediksi PKS, PAN, NasDem, Hanura dan parpol baru tak lolos DPR. Peneliti senior LIPI Syamsuddin Haris menuturkan tingginya responden yang belum memilih menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat ke partai rendah.
PKS, PAN, NasDem dan Hanura diprediksi tak dapat kursi di DPR periode 2019-2024. Prediksi itu dapat berdasarkan survei dilakukan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terkait elektabilitas partai politik di atas empat persen ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
Hasil survei LIPI menunjukkan elektabilitas PKS terpaut tipis dengan ambang batas di 3,7 persen. Sementara PAN cukup jauh dengan 2,3 persen. Kemudian Partai NasDem dengan 2,1 persen, dan Hanura 1,2 persen. Sementara, partai baru tidak ada yang berpeluang untuk masuk DPR.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
-
Kapan PDIP menang di pemilu 2019? Partai pemenang pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase 19.33% dari total suara sah yang diperoleh.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Apa yang dipuji oleh DPR terkait pengamanan Pemilu 2024? Lebih Kondusif, DPR Puji Pengamanan Pemilu 2024 Pemandangan ini berbeda apabila dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum.
Partai Perindo tertinggi dengan elektabilitas 2,6 persen, PBB 0,7 persen, Partai Garuda 0,2 persen, PSI 0,2 persen dan Partai Berkarya 0,2 persen. Sedangkan PKPI tak masuk dalam survei ditambah 2 persen memutuskan tidak memilih atau golput.
"Masih ada 26 persen yang belum memilih dari survei kita," kata peneliti LIPI Wawan Ichwanudin saat memaparkan survei di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (19/7).
Peneliti senior LIPI Syamsuddin Haris menuturkan tingginya responden yang belum memilih menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat ke partai rendah. Dia menambahkan salah satu alasannya karena masalah korupsi yang kerap menerpa kader partai di daerah maupun anggota dewan.
"Itu penjelasannya bisa memang masih bimbang tentukan pilihan atau bisa juga rendahnya kepercayaan pada parpol," tuturnya.
Syamsuddin juga menilai jumlah parpol yang sedikit di DPR akan lebih baik. Sebab, bakal membuat proses legislasi lebih efektif dengan fraksi yang lebih ramping.
"Yang jelas parpol lebih sedikit di parlemen akan lebih efektif ketimbang parpol lebih banyak. Poinnya pada efektivitas jadi kalau bisa pemilu yang akan datang itu tinggal 5 atau 6 parpol itu akan bagus sekali dampaknya bagi demokrasi kita," jelasnya.
Survei dilaksanakan pada 19 April sampai 5 Mei 2018 dengan wawancara tatap muka. Survei memiliki responden 2100 orang yang diambil dengan metode multistage random sampling. Margin of error survei sebesar kurang lebih 2,14 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca juga:
Survei LIPI prediksi hanya 6 parpol yang lolos ke DPR
Salah pilih cawapres dan isu SARA bisa menjadi sandungan Jokowi dalam Pilpres
Gerindra: Kita masih yakin Prabowo Presiden
Capres paling layak di kalangan elite: Jokowi unggul, Gatot kalahkan Prabowo
Survei The Initiative Institute: Mahfud MD paling layak jadi cawapres
The Initiative Institute: Prabowo lebih cocok jadi cawapres, Romi ungguli Muhaimin
Rizal Ramli masuk 5 besar tokoh yang dianggap mampu perbaiki ekonomi nasional