Hasto PDIP: Ganjar-Mahfud Muncul dengan Jalan Lurus, Bukan Hasil Manipulasi Hukum di MK
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai Ganjar Pranowo dan Mahfud Md merupakan pasangan yang muncul dengan jalan yang lurus.
Megawati juga menyinggung manipulasi hukum terjadi kembali karena adanya praktik hukum yang mengabaikan kebenaran.
Hasto PDIP: Ganjar-Mahfud Muncul dengan Jalan Lurus, Bukan Hasil Manipulasi Hukum di MK
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md merupakan pasangan yang muncul dengan jalan yang lurus.
- Masinton PDIP Nilai Pemilu 2024 Sudah Cacat, Singgung Kasus Paman dan Keponakan
- Sekjen PDIP Nilai Ganjar-Pranowo Lahir dari Proses Baik: Paman Gibran Akhirnya Kena Sanksi Serius
- Mahfud MD Menguat Jadi Cawapres Ganjar, Sekjen PDIP: Tinggal Pencermatan
- PDIP Pertimbangkan Usung Rano Karno di Pilgub Banten, Minta Kader Bersiap
Hasto mengatakan pihaknya fokus untuk bekerja demi kemenangan Ganjar-Mahfud. Sebab, pasangan yang diusung PDIP itu lahir dari proses yang lurus. Bukan lahir, karena proses manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Yang penting dengan nomor tiga Pak Ganjar, Prof Mahfud bekerja memberikan jawaban yang terbaik, karena prosesnya muncul dengan jalan lurus, bukan dengan jalan manipulasi hukum di MK," kata Hasto kepada wartawan, Rabu (15/11).
Hasto juga merespons beredarnya video Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep sungkem ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dia meminta agar video itu tidak didramatisir.
"Ya sudahlah, kita udah enggak perlu lagi drama-drama," kata Hasto
Imbas dari putusan tersebut, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka yang belum genap 40 tahun sebagai syarat usia bisa menjadi Cawapres Prabowo Subianto.
Putusan ini berbuntut panjang. Ketua MK yang juga paman Gibran akhirnya dicopot melalui sidang MKMK karena melakukan pelanggaran etik atas putusan tersebut.
Megawati Soekarnoputri angkat suara terkait polemik di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menilai, manipulasi hukum terjadi kembali karena adanya praktik hukum yang mengabaikan kebenaran.
"Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua, bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki, politik atas dasar nurani,"
kata Megawati, dalam pidato kebangsaan.
merdeka.com
"Keputusan MKMK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Kita semua tentunya sangat sangat prihatin, dan menyayangkan mengapa hal tersebut sampai terjadi," kata Megawati.
"Berulang kali saya mengatakan bahwa konstitusi itu adalah pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan selurus-lurusnya," sambung Megawati.