Heboh Bansos Ditempel Stiker Prabowo-Gibran, Ini Reaksi Keras Timnas AMIN

Stiker itu diketahui ditempel pada beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog.

"Kami dari Timnas AMIN mengutuk keras Bansos di tempelin Stiker 02 Prabowo Gibran, karena pembagian bansos dengan cara tersebut akan menimbulkan keuntungan pada pihak tertentu," kata Jubir Timnas AMIN, Iwan Tarigan dalam keterangannya, Jumat (26/1).

Iwan menjelaskan, anggaran bansos bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bukan dari pribadi ataupun kelompok tertentu.

Dengan adanya hal ini, pihaknya meminta kepada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan penegakan hukum secara tegas.

"Kami meminta kepada Bawaslu untuk melakukan penegakan hukum secara tegas karena paslon 02, sudah melakukan pelanggaran berat," tegasnya.

"Dan apabila bansos digunakan sebagai alat untuk menjanjikan atau memberikan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung maka dapat dikualifikasi sebagai politik uang," tambahnya.

Menurutnya, bansos digunakan dengan cara melawan hukum secara tidak sesuai mekanisme, dan peruntukannya oleh pejabat negara untuk menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu. Maka, berlaku Pasal 547 UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Maka dari itu, kami meminta dari Timnas AMIN perlunya transparansi dan akuntabilitas program bansos, seiring dengan itu pelaksana bansos harus mengedapankan prinsip netralitas profesionalitas dan inklusif berkeadilan dan masyarakat, LSM dan Bawaslu perlu mengawal pembagian bansos," ujarnya.

Selain itu, pihaknya meminta kepada pemerintah dan Bulog agar bansos tidak digunakan sebagai alat untuk memenangkan paslon tertentu. Ia menyebut, menurut undang-undang sudah termasuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau abouse of power dan hukumannya sangat berat.

"Dan kami juga meminta agar Bawaslu lebih intens melakukan pengawasan kepada Presiden Jokowi terlebih setelah beliau menyatakan akan ikut berkampanye," ungkapnya.

"Apalagi kita tahu anaknya sendiri ikut dalam Kontestasi Pilpres 2024 ini, karena akan sangat rentan menyalahgunakan fungsi dan tujuan Bansos itu sendiri," pungkasnya.

Wapres Minta Bawaslu Selidiki

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengemukakan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI seharusnya menyelidiki isu dugaan politisasi beras bantuan sosial yang dijadikan sarana kampanye pada Pemilu 2024.

"Saya kira kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan pemilu atau kampanye supaya disampaikan kepada Bawaslu saja," kata Wapres Ma'ruf ketika ditemui wartawan di Jakarta, dilansir Antara, Kamis (25/1).

Pernyataan itu disampaikan Wapres Ma'ruf saat menanggapi foto beras Bulog yang ditempel stiker pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang beredar di media sosial X.

Beras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Biar nanti Bawaslu yang memberikan (keputusan), apakah ada pelanggaran atau tidak," kata Wapres.

Penjelasan Bulog

Sementara, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti mengatakan bahwa Bulog tidak pernah menempelkan atribut apa pun pada kemasan beras, selain label Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog.

Bayu menjelaskan bahwa beras SPHP sangat mudah didapatkan masyarakat karena Bulog bekerja sama dengan berbagai jaringan distributor sampai ke ritel modern dalam pemasarannya.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi juga memastikan tidak ada satu pun logo yang ditempelkan dalam kemasan beras bansos tersebut, selain logo Bapanas dan Bulog.

Namun, Arief mengaku sulit untuk mengatur beras yang sudah disalurkan dan sudah sampai ke masyarakat.

"Kan kita enggak tahu dibeli siapa saja, jadi memang agak sulit ngaturnya kalau sudah di masyarakat. Tetapi yang pasti, dari kami tidak ada memuat stiker yang lain," ujarnya.