Hidup Nur Mahmudi tak banyak berubah, Fahri minta PKS membela
Sebagai sahabat, Fahri mengaku prihatin saat mendengar berita Nur Mahmudi ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Sebab, dia melihat kehidupan Nur Mahmudi yang sederhana pasca tak lagi menjabat sebagai Walikota Depok.
Mantan Wasekjen PKS Fahri Hamzah menyesalkan sikap DPP PKS yang tidak terlihat berupaya untuk membela eks Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail. Padahal, Nur Mahmudi tengah terundung kasus korupsi pelebaran jalan di Gang Nangka Cimanggis, Depok, Jawa Barat.
"Saya menyayangkan karena di DPP PKS enggak ada pembelaan sama sekali padahal kita harus menunjukkan bahwa Nur Mahmudi enggak salah, harus dibela," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/8).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK terkait kasus Harun Masiku? Perburuan Harun Masiku kini menyasar ke Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Pemeriksaan Hasto setelah penyidik sempat memeriksa seorang mahasiswa Melita De Grave dan Simon Petrus yang berprofesi sebagai pengacara.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
Sebagai sahabat, Fahri mengaku prihatin saat mendengar berita Nur Mahmudi ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Sebab, dia melihat kehidupan Nur Mahmudi yang sederhana pasca tak lagi menjabat sebagai Walikota Depok.
"Tapi saya mencatat sudah 6-7 orang tokoh senior PKS masuk penjara enggak ada yang dibela, harusnya itu dibela atau bantuan hukum gitu. Tapi terus terang saya melihat hidup Nur Mahmudi enggak banyak yang berubah. Karena itu saya mengusulkan agar PKS itu memberikan bantuan hukum," ungkapnya.
Fahri yang telah dipecat keanggotaannya dari PKS oleh Muhammad Sohibul Iman ini juga menyayangkan sikap elite PKS yang tak pernah berjuang membela saat ada kadernya yang tersangkut kasus hukum.
Salah satunya adalah mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho yang tak mendapatkan bantuan hukum saat menjadi tersangka korupsi dana bantuan sosial dan suap untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara.
"Jangan orang itu ditonton gitu loh, katanya partai berjamaah, segala macem tapi Gatot, pokoknya yang terutama di Sumatera Utara setelah LHI (Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq) enggak ada yang dilindungi padahal itu banyak kader-kader seniornya," ucapnya.
Sebelumnya, Kepolisian telah menetapkan mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail sebagai tersangka kasuskorupsi proyek pengadaan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Depok.
"Iya (tersangka), pada 20 Agustus," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Selasa (28/8) malam.
Baca juga:
Petinggi PKS tolak komentari kasus korupsi libatkan Nur Mahmudi
Jejak Nur Mahmudi, dari kebijakan kontroversial hingga jadi tersangka korupsi
Korupsi Jalan Nangka Depok diduga dilakukan Nur Mahmudi capai Rp 10 M lebih
DPW PKS yakin Nur Mahmudi tak bersalah
Mantan staf pribadi sebut ingatan Nur Mahmudi tak stabil akibat jatuh