Hujan interupsi terjadi saat revisi UU Ormas tak masuk Prolegnas 2018

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna yang salah satu agendanya adalah pembacaan laporan program legislasi nasional (Prolegnas) 2018. Namun usai dibacakan, laporan itu dihujani oleh interupsi. Sebab, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak masuk dalam prolegnas 2018.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna yang salah satu agendanya adalah pembacaan laporan program legislasi nasional (Prolegnas) 2018. Namun usai dibacakan, laporan itu dihujani oleh interupsi. Sebab, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak masuk dalam prolegnas 2018. Beberapa fraksi seperti PPP, Demokrat dan Partai Gerindra-lah yang menyoroti hal tersebut.

"Mayoritas fraksi yang minta Perppu Ormas masuk," kata anggota fraksi PPP, Arsul Sani dalam rapat paripurna, Selasa (5/12).

Senada dengan Arsul, anggota Fraksi Demokrat Erma Suryani mengatakan sebaiknya UU Ormas masuk dalam Prolegnas 2018. Sebab partainya menyetujui Perppu tersebut untuk dijadikan UU dengan berbagai catatan.

"Kami dukung Perppu Ormas dengan banyak catatan, kami udah sampaikan. Kami mohon penjelasan Baleg (Badan Legislasi) soal hilangnya UU 16 tahun 2017 tersebut," ungkapnya.

Sedangkan anggota Fraksi Gerindra, yang juga Ketua Baleg, Supratman Andi Agtas menginginkan hal yang sama. Namun dia menyakinkan bahwa UU tersebut akan masuk dalam prolegnas 2018. Sebab, revisi prolegnas dilakukan tiap sebulan sekali.

"Revisi prolegnas tidak dilakukan enam bulan sekali tapi tiap bulan dan jadi kesepakatan bersama insya Allah UU selesai maka UU Ormas akan masuk di prolegnas 2018," ungkapnya.

Di lain sisi, anggota fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyoroti hal revisi UU lainnya. Ia menyoroti UU tentang penerimaan pajak.

"Daftar prolegans prioritas 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak, terhadap RUU ini kami mohon perhatian dan kewaspadaan semua harus direvisi karena ada yang tidak relevan tapi kami harap dengan revisi UU ini maka bukan berarti tambah pungutan bagi rakyat," ucapnya.

Kendati demikian, usai interupsi, pimpinan sidang, dalam hal ini Wakil Ketua DPR Fadli Zon, tetap menanyakan pada peserta rapat mengenai penerimaan laporan dari Baleg. Lantas semua peserta langsung serentak mengatakan setuju.

"Apakah laporan Baleg dapat disetujui?," kata Fadli.

"Setuju," sahut para anggota DPR.

Baca juga:
Sidang Paripurna, DPR bacakan pergantian Jenderal Gatot ke Marsekal Hadi
Pimpinan MKD harap Setnov mundur dari ketua DPR sebelum ada putusan
Besok, DPR bacakan surat Jokowi soal pergantian Panglima TNI di paripurna
Bahas surat Jokowi soal Panglima TNI baru, DPR rapat Bamus sore ini
Komisi I minta TNI harus siap dipimpin Marsekal Hadi Tjahjanto