HUT Ke-74 DPR, Bamsoet Pamerkan Berhasil Sahkan 77 Undang-Undang Dalam 5 Tahun
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna dalam rangka HUT 74 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8). Dalam rapat itu Ketua DPR Bambang Soesatyo pun membeberkan capaian-capaian kinerja lembaga yang ia pimpin.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna dalam rangka HUT 74 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8). Dalam rapat itu Ketua DPR Bambang Soesatyo pun membeberkan capaian-capaian kinerja lembaga yang ia pimpin.
"Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, selama Tahun Sidang 2018-2019, DPR telah membahas dan menyetujui bersama Presiden sebanyak 15 rancangan undang-undang (RUU) untuk disahkan menjadi undang-undang (UU)," kata Bambang.
-
Siapa yang melaporkan Bambang Soesatyo ke MKD? Laporan dibuat mahasiswa Universitas Islam Jakarta bernama M Azhari terkait terkait pernyataan bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan UUD 1945.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Apa yang menjadi pusat sorotan DPR dalam rapat dengan Bos PT Timah? Panas DPR Cecar Bos PT Timah Soal Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp271 T, Omongan Mahfud Ikut Dibahas
-
Apa yang dilaporkan oleh M Azhari kepada MKD terkait dengan Bambang Soesatyo? Laporan tersebut terkait pernyataan Bamsoet bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang telah ada.
-
Apa yang mendorong DPR untuk mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? “Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,” ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menjumlahkan total RUU yang disahkan menjadi UU dari awal periode DPR 2014-2019. Total ada 77 RUU yang dibahas oleh DPR.
"Dengan demikian, secara keseluruhan jumlah RUU yang telah selesai dibahas dari awal periode keanggotaan DPR RI 2014-2019 sampai dengan Agustus 2019 berjumlah 77 RUU," ungkapnya.
Politikus Partai Golkar ini juga merinci jumlah RUU yang masih dalam pembahasan. Setidaknya masih ada 12 RUU dibahas, tujuh RUU dalam proses penyusunan pada Anggota dan Alat Kelengkapan DPR, dua RUU dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi; dan tiga RUU akan memasuki Tahap Pembicaraan Tingkat I atau menunggu Surpres.
"RUU yang sedang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I berjumlah 36 RUU dan RUU yang sudah selesai dibahas dan disetujui menjadi UU berjumlah 15 RUU," ucapnya.
Dari 15 RUU yang selesai dibahas, terdapat 10 RUU mengenai pengesahan perjanjian, persetujuan kerja sama, dan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain. RUU pengesahan perjanjian, persetujuan kerja sama, dan nota kesepahaman antara Pemerintah RI dengan negara lain yang telah selesai dibahas di DPR tersebut meliputi RUU bidang pertahanan dan bidang hukum, yaitu ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal asisstance in criminal matters.
Baca juga:
Ketua DPR Soal RKUHP: Tidak Ada Lagi Pasal-pasal yang Mengganjal, Hanya Harmonisasi
Komisi V Minta Pemerintah Cari Cara Agar Mobil Listrik Terjangkau Masyarakat
KPU Akan Tetapkan Caleg DPR Terpilih Pada 31 Agustus 2019
DPR Targetkan Revisi KUHP Disahkan 24 September
Pemerintah dan DPR Sepakat Alokasi Subsidi Listrik Capai Rp62,21 T di 2020