Ibas Khawatir RI Jadi Negara Gagal, Demokrat Sebut Bentuk Cinta pada Rakyat
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengkritik keras cara pemerintah menangani pandemi Covid-19 yang telah berjalan hampir dua tahun. Ibas bahkan khawatir RI dianggap menjadi negara gagal atau failed nation dalam menangani Covid-19 yang kian mengganas akhir-akhir ini.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengkritik keras cara pemerintah menangani pandemi Covid-19 yang telah berjalan hampir dua tahun. Ibas bahkan khawatir RI dianggap menjadi negara gagal atau failed nation dalam menangani Covid-19 yang kian mengganas akhir-akhir ini.
Politisi Demokrat Didik Mukrianto mengatakan, pernyataan Ibas merupakan bentuk kecintaan pada keselamatan masyarakat.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
"Bentuk kecintaan, kepekaan dan kekhawatiran Mas EBY terhadap keselamatan nyawa warga negara akibat ancaman Covid-19 yang menyebar begitu cepat dan tinggi saat ini di satu sisi, dan ketersediaan fasilitas kesehatan, sarana-prasarana, obat-obatan dan tenaga kesehatan serta korban yang berjatuhan di sisi lain," kata dia, saat dihubungi, Rabu (7/7).
Menurut Anggota Komisi III DPR RI itu, sebagai seorang politisi, Ibas tentu berharap dan terus mengingatkan pemerintah tentang bahaya dari Covid-19 ini. Pemerintah harus terus berikhtiar dan tidak boleh berhenti untuk menyelamatkan warga negara baik dari sisi ancaman kesehatan maupun dampak lainnya.
"Kita tahu semua, kalau Covid-19 tidak segera tertangani dan terkendali maka dampaknya sangat berat dan besar buat negara ini. Segenap sektor kehidupan baik Ekonomi, Politik, Sosial dan Pertahanan serta keamanan pasti terdampak. Dengan demikian akan bisa berpotensi mengganggu pengelolaan sebuah bangsa," terang dia.
Pesan moral yang disampaikan Ibas, lanjut Didik, diharapkan menjadi pengingat bagi pemerintah. Untuk senatiasa memastikan bahwa keselamatan warga negara merupakan tujuan utama.
"Salus Populi Suprema Lex Esto. Tentu kita memiliki cara pandang yang sama terkait ini, dan jika kita semua menjalankan ini semua maka solidaritas sosial dan kesetiakawanan sosial adalah menjadi kunci penting bagi setiap warga negara untuk mengambil tanggung jawab membantu pemerintah mengatasi Covid-19 dan membantu masyarakat mengatasi kesulitannya," tandas dia.
Kritik Keras
Diberitakan sebelumnya, Ibas, menyatakan Covid-19 makin ‘mengganas’. Keluarga, sahabat dan orang-orang di lingkungan sekitar banyak yang terpapar. Tidak sedikit yang meninggal dunia.
Ibas mempertanyakan sampai kapan bangsa ini akan terus seperti sekarang. Dia khawatir RI disebut sebagai failed nation atau bangsa gagal akibat tidak mampu menyelamatkan rakyatnya.
"Sampai kapan bangsa kita akan terus begini? Jangan sampai negara kita disebut sebagai failed nation atau bangsa gagal akibat tidak mampu menyelamatkan rakyatnya," ujar Ibas, Rabu (7/7).
Ibas juga menyampaikan bahwa pemerintah terlihat 'tidak berdaya' menangani pandemi Covid-19 yang sudah memasuki tahun kedua. Kurangnya tabung oksigen, misalnya, menurutnya menunjukkan antisipasi yang lemah dari Pemerintah.
"Bagaimana mungkin tabung oksigen disumbangkan ke negara lain, tapi saat rakyat sendiri membutuhkan, barangnya susah didapat,” kata Ibas.
Kasus tabung oksigen ini, menurutnya, merupakan preseden buruk. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah seolah-olah kurang sigap mempersiapkan kebutuhan untuk menjawab gejala-gejala yang muncul sebelumnya.
"Kan ada varian baru di negara lain. Kita tahu, itu bukan tak mungkin masuk ke negara kita. Lalu muncul kasus-kasus baru. Kemudian angka yang kita khawatirkan juga terjadi, dan lain sebagainya. Itu semua gejala-gejala yang rasanya mudah dibaca dan terkait dengan kesiapan kita dalam menyediakan kebutuhan medis. Tidak ada yang mendadak. Karena pandemi kan sudah masuk tahun kedua, jadi harusnya bisa diantisipasi," papar legislator dari dapil Jawa Timur 7 itu.
(mdk/rnd)