ICW: BBM naik, PLN naik, kok parpol disubsidi Rp 1 triliun?

ICW meminta agar parpol perbaiki sistem transparansi keuangan lebih dulu sebelum diberi Rp 1 triliun.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik wacana Kemendagri memberikan uang Rp 1 triliun kepada partai politik. ICW menilai masih banyak aturan yang harus dibenahi sebelum aturan ini direalisasikan.

Koordinator Divisi Korupsi dan Politik ICW, Abdullah Dahlan mengatakan, jika Kemendagri benar-benar ingin memberikan kenaikan anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan parpol, maka Kemendagri juga harus menekankan aturan transparansi yang jelas dari parpol.

Dahlan mengatakan, selama ini partai politik tidak transparan dalam mengelola keuangan internal. Bahkan dirinya menyebut ICW jauh lebih transparan dibanding parpol-parpol tersebut.

"Aspek transparansi parpol masih lemah, karena mereka tidak punya pelembagaan penggunaan anggaran dan keuangannya. Dalam hal ini, ICW masih lebih mudah untuk diakses sumber pendanaannya dibanding parpol-parpol itu," kata Dahlan dalam diskusi di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (12/3).

Dahlan mengatakan, rencana memberikan duit Rp 1 triliun kepada parpol sangat bertolak belakang dengan kondisi masyarakat saat ini. Mengingat beban biaya hidup masyarakat yang semakin sulit akibat kenaikan harga akhir-akhir ini, harus dihadapkan dengan kebijakan negara mensubsidi parpol yang dianggap sangat tidak bijak tersebut.

Apalagi, sebenarnya sampai saat ini masyarakat sama sekali tidak melihat urgensitas ditambahnya anggaran negara, bagi pembiayaan dan operasional partai politik yang akan diikutsertakan menjadi beban dalam APBN setiap tahunnya tersebut.

"Jika dilihat dari yang selama ini terjadi, rasio perbandingan antara dana yang berhasil diperoleh parpol dari sumbangan anggota kader dan subsidi negara, sebenarnya mereka itu tidak ada masalah dalam mengurus keuangannya sendiri. Maka usulan memberikan anggaran Rp 1 triliun untuk parpol ini jelas di luar dari rasionalitas kebutuhan partai itu sendiri," ujar Dahlan.

"Wacana yang digulirkan Mendagri ini jelas menjadi paradoks dalam sebuah kebijakan APBN, di mana saat harga BBM naik lagi kemarin, tarif PLN juga naik, tapi kok subsidi parpol malah bertambah jadi Rp 1 triliun. Ini jelas nantinya akan menjadi beban APBN yang tidak sedikit," pungkasnya.

Baca juga:
ICW sebut tak rasional parpol dikasih duit Rp 1 triliun tiap tahun
Dana Rp 1 T bisa kurangi korupsi parpol? Tidak mungkin!
Tukang becak keluhkan harga barang melonjak akibat Rupiah melemah
Rupiah terus melemah, JK berkilah ekonomi telah dilonggarkan