ICW Kritik Sikap Jokowi soal Revisi UU KPK: Tidak Ada Penguatan
"Dosis berat pelemahan KPK oleh DPR dikurangi sedikit oleh Presiden, tidak ada penguatan," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana
Indonesian Corruption Watch (ICW) mengkritik jumpa pers Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ICW menilai pidato Jokowi yang menyetujui adanya Dewan Pengawas hingga SP3 tidak memberikan penguatan untuk KPK.
"Dosis berat pelemahan KPK oleh DPR dikurangi sedikit oleh Presiden, tidak ada penguatan," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Sabtu (14/9).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
Kurnia mengatakan keberadaan Dewan Pengawas yang diusulkan Jokowi dan DPR hanya berubah dari sisa mekanisme pemilihan saja. Namun, tetap saja KPK harus tetap mendapat izin Dewan Pengawas apabila melakukan penyadapan.
Hal ini, kata dia, justru menghambat kerja KPK dalam memberantas korupsi. Dengan penyadapan seizin dewan pengawas, ICW khawatir KPK akan kehilangan momentum dalam menangkap pelaku suap.
"Penyadapan KPK bisa batal dilakukan jika Dewan Pengawas tidak memberikan ijin. Akibatnya, kerja penegakan hukum KPK akan turun drastis," kata Kurnia.
Dalam pidatonya, Jokowi juga menyetujui adauan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) di KPK dengan jangka waktu dua tahun. Keberadaan ICW dikhawatirkan akan membuat KPK tak bisa menangani perkara korupsi yang kompleks.
"KPK tidak dapat menangani perkara korupsi yang kompleks (aktor, kerugian negara, kejahatan bersifat lintas negara), tapi hanya bisa menangani kasus kecil, yang cepat bisa diproses," jelas Kurnia.
ICW juga mengkritik soal penyidik dan penyelidik KPK PPNS. Menurut Kurnia, penyelidik dan penyidik KPK dari PPNS dapat melemahkan KPK.
"KPK akan berjalan seperti siput, karena faktanya PPNS yang ada hari ini kinerjanya buruk, tidak dapat menangani kejahatan besar. PPNS di KPK juga harus tunduk pada mekanisme korwas yang dikendalikan oleh Kepolisian," tuturnya.
Reporter: Lizsa Egeham
Baca juga:
Pendemo Rusuh Karena Negosiasi Copot Kain Hitam yang Tutup Logo KPK Ditolak
Revisi UU KPK Dianggap Hanya Mengakomodir Kepentingan Pemerintah dan DPR
Hadiri Pernyataan Sikap Pimpinan, Saut Bantah Kembali ke KPK
Kisruh Revisi UU KPK, Johan Budi & Teten Masduki jadi 'DPO' Pegiat Antikorupsi