Idrus Marham prihatin harus islah dengan kubu Agung yang tak sah
"Karena semua sudah tahu, bahwa Munas Bali adalah yang sah, pesertanya jelas autentik," kata Idrus.
Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan kubu Agung Laksono sepakat melakukan islah terbatas demi menghadapi pilkada serentak. Kedua belah pihak telah menandatangani kesepakatan islah terbatas ini dengan dimediasi oleh Wakil Presiden yang juga tokoh senior Golkar Jusuf Kalla (JK).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Idrus Marham mengatakan bahwa kesepakatan islah ini merupakan bentuk pengorbanan besar Partai Golkar. Sebab, lanjut dia, Munas Bali merupakan yang paling sah.
"Karena semua sudah tahu, bahwa Munas Bali adalah yang sah, pesertanya jelas autentik, tidak seperti di sana (kubu Ancol)," kata Idrus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin (1/6).
Idrus mengaku prihatin karena harus melakukan islah dengan kubu yang dianggapnya tidak sah menggelar munas itu. Terlebih lagi, kata dia, kesepakatan islah ini tidak disertai dengan niat baik kubu Agung Laksono.
"Kalau tidak ada langkah bersama, tidak menunjukkan niat yang baik dalam islah. Kita ingin menimbulkan adanya kebersamaan Partai Golkar. Kami kecewa kalau, ini tidak sesuai jalan, kami tidak suka cara seperti itu. Kita ini sudah dewasa, semua sudah besar," tegasnya.
Loyalis Ical ini memaparkan, Golkar bukan hanya milik Ical atau Agung Laksono saja, namun milik semuanya. Karena itu dia meminta semua pihak sadar demi kemajuan partai.
"Kita ingin menimbulkan ada kesadaran bersama dari kita untuk kebesaran dan kemajuan Partai Golkar. Ada istilah Taro Adat, Taro Gau 'satunya kata dan perbuatan' itulah ciri karakter berpolitikan yang bermartabat, beretika, sesuai agama dan Pancasila," tutupnya.
Baca juga:
Jelang putusan sela, Idrus Marham yakin hakim jujur dan profesional
Bamsoet: Islah Golkar bagaikan bom waktu yang siap meledak
Bamsoet minta islah dibatalkan jika dilarang pakai kantor DPP Golkar
Meski islah, Agung Laksono tegaskan tetap kuasai kantor DPP Golkar
Agung Laksono: Kami yang berhak teken pencalonan kepala daerah
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Apa fungsi utama Gedung Kesenian Jakarta saat ini? Saat ini, gedung tersebut masih aktif digunakan sebagai lokasi pertunjukkan seni khas nusantara maupun luar negara.
-
Kenapa Golkar belum memutuskan untuk mendukung Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Oleh sebab itu, Doli mengatakan alasan itu yang membuat Golkar belum memutuskan nasib Ridwan Kamil. Pengumuman baru akan dilakukan akhir Juli atau awal Agustus mendatang. “Kesepakatan antara Pak Airlangga dengan pimpinan partai politik lain kita tunggu sampai akhir Juli atau awal Agustus,” kata Doli.
-
Bagaimana Golkar memandang peluang Anies maju di Pilkada DKI? "Jadi, karena itu bagi kami prinsipnya siapapun ya punya hak untuk menjadi calon kepala daerah, tapi tentu dukungan partai politik ini menjadi sangat penting karena itu menjadi prasyarat yang harus dipastikan bahwa seseorang bisa mencalonkan diri karena ada dukungan dari partai politik," imbuh Ace.