Idrus Marham Akui Perdebatan di KIM soal Cagub Jakarta, Jabar & Jateng: Daripada Kalah Saling Menyalahkan
Idrus menilai, lebih baik berdebat keras dalam menentukan calon kepala daerah, daripada bertengkar karena calon yang diusung kalah di pertarungan Pilkada 2024.
Ketua Dewan Pembina Bappilu Partai Golkar Idrus Marham mengakui, ada perdebatan di internal Koalisi Indonesia Maju (KIM) terkait nama-nama yang akan dicalonkan sebagai gubernur di Pilkada 2024. Dia menyebut, hal itu wajar sebagai sebuah dinamika koalisi.
Idrus menilai, lebih baik berdebat keras dalam menentukan calon kepala daerah, daripada bertengkar karena calon yang diusung kalah di pertarungan Pilkada 2024.
"Koalisi Indonesia Maju telah berkomitmen bahwa apapun yang terjadi harus dibicarakan harus dikomunikasikan dengan prinsip bahwa lebih baik kita berantem di dalam proses daripada nanti akhirnya kita saling salah menyalahkan," kata Idrus, saat konferensi pers di kawasan Matraman, Jakarta, Kamis (25/7).
Dia mengakui diskusi yang cukup panjang adalah terkait calon gubernur yang akan diusung di Jakarta, Jawa Barat sampai Jawa Tengah. Idrus mengatakan diskusi dalam menentukan calon gubernur di tiga daerah tersebut memang alot.
"Karena diskusinya agak panjang Komunikasinya juga agak alot beberapa daerah sebutlah misalkan DKI Jakarta, sebutlah Jawa Barat sebutlah kemarin Jawa Tengah dan lain-lain sebagainya," ungkapnya.
"Karena memang ada berbagai kepentingan-kepentingan dan diskusinya panjang Itu-itu pasti, kenapa? Karena prinsip tadi lebih baik berdebat dalam proses daripada setelah nanti akhirnya tidak ada perdebatan tetapi ujung-ujungnya kalah baru saling salah menyalahkan," sambung dia.
Idrus mengatakan, adanya gesekan dan dinamika di internal KIM justru akan menguatkan koalisi yang menjadi pendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ke depan.
"Karena itu Koalisi Indonesia Maju melihat bahwa gesekan-gesekan perdebatan-perdebatan yang terjadi antara anggota koalisi dalam menentukan distribusi posisi di setiap pilgub dan pilkada Kabupaten Kota adalah sebagai sebuah momentum untuk memperkuat bagaimana proses demokratisasi di internal KIM," imbuh Idrus.
