Idrus Marham sebut pemilihan Ketua DPR hak Setnov, sudah dibahas bareng Ical
Idrus Marham sebut pemilihan Ketua DPR hak Setnov, sudah dibahas bareng Ical. Idrus memaparkan, bahwa Ketua Umum berhak dan sudah biasa menunjuk orang untuk menduduki beberapa posisi strategis. Mulai dari posisi Duta Besar, Menteri dan juga Ketua DPR. Hal itu juga sesuai dengan AD dan ART.
Pelakasana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, proses pemilihan Ketua DPR adalah hak prerogatif Ketua Umum Golkar Setya Novanto. Bahkan, kata Idrus, hal itu sudah melalui proses pembicaraan dengan Dewan Pembina Partai Golkar (Wanbin) yakni Aburizal Bakrie.
"Ketum Golkar Setya Novanto memiliki kebijakaan menyatakan mundur dan mengusulkan Aziz untuk mengganti. Dan tentu saya sebagai Sekjen dan Plt memproses itu," kata Idrus di Hotel Menara Peninsula, Jakarta Barat, Selasa (12/11).
Sebagai Sekjen untuk Novanto sekaligus Plt Ketua Umum Golkar Idrus memproses usulan Novanto dengan membawa ke Wanbin Aburizal Bakrie. Kemudian Ical, sapaan untuk Aburizal pun memberikan rekomendasi.
"Tentu saya kembali ke tata kerja yang ada. Yang diajak bicara pada waktu itu pada hari Jumat adalah ketua wanbin. Dan Ketua Wanbin beri rekomendasi. Jadi saya kira proses ini sudah dibicarakan," ujarnya.
Idrus memaparkan, bahwa Ketua Umum berhak dan sudah biasa menunjuk orang untuk menduduki beberapa posisi strategis. Mulai dari posisi Duta Besar, Menteri dan juga Ketua DPR. Hal itu juga sesuai dengan AD dan ART.
Namun karena dinamika Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang tengah marak, membuat pengambilan keputusan itu menjadi luar biasa. Serta beberapa pengambilan keputusan, kata Idrus juga dinamis.
"Dalam ART pasal 24 dan ad 20. Diatur bahwa hal-hal strategis dibicarakan DPP bersama ketua Wanbin. Tapi tentu di Golkar sendiri ada tata kerja mengikat," ungkapnya.
"Nah ini jadi ramai karena ada proyeksi kemungkinan Munaslub sehingga konfigurasi politik Golkar sekarang sangat dinamis," ucapnya.
Baca juga:
Ketua DPP Golkar: Pergantian ketua DPR menunggu hasil munas
Golkar gelar rapat pleno usai dakwaan Setnov dibacakan besok
Rapat Golkar bahas ketua DPR panas, Aziz Syamsuddin & Ridwan Hisjam bersitegang
Titiek Soeharto ingin jadi Ketum Golkar, JK sebut dukungan terbanyak ke Airlangga
Sindir penunjukan Aziz Syamsuddin, JK sebut masa ganti Ketua DPR dari tahanan
Taufik Kurniawan: Pengganti Setnov ranah Golkar, pimpinan DPR tak ikut campur
Politikus PDIP: Pergantian Ketua DPR bukan urusan pribadi Setya Novanto
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Apa yang dilakukan Idrus Marham untuk mengganti Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar? Mantan sekretaris jenderal Partai Golkar Idrus Marham bersama kader partai berlambang pohon beringin lainnya membentuk Tim Pemrakarsa Kebangkitan Partai Golkar.
-
Kapan Partai Golkar memutuskan mengusung Gibran? Keputusan diambil dalam Rapimnas Golkar pada Sabtu (21/10).
-
Mengapa Idrus Marham ingin mengganti Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar? "Tim pemrakarsa adalah adanya kesadaran secara kolektif yang muncul dari sebagian keluarga Partai Golkar, utamanya para pemimpinnya bahwa kepemimpinan hari ini tidak produktif," tutur Idrus dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (2/8/2023).