Ini nama-nama anggota DPR pengusul revisi UU KPK
Presiden Joko Widodo telah menolak dengan tegas UU KPK direvisi.
Baleg DPR melakukan rapat membahas usulan revisi UU KPK, sore ini. Walaupun diketahui, Presiden Joko Widodo telah menolak dengan tegas UU KPK direvisi.
"Yang mengusulkan PDIP, PKB, NasDem, Hanura, Golkar, PPP," kata Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Sareh Wiyono di ruang rapat Baleg, Selasa (6/10).
Sareh menjelaskan setelah pemerintah menolak revisi UU KPK dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2015, maka saat ini revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR.
"Yang semula usulan pemerintah sekarang jadi usulan DPR," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Baleg dari Fraksi PDIP Hendrawan Soepratikno mengungkapkan jumlah anggota dari enam Fraksi yang ngotot mengusulkan revisi UU KPK itu. Meskipun, dia tak menyebutkan siapa saja para anggota pengusul itu.
"PDIP 15 orang, Golkar 9 orang, PKB 2 orang, PPP 5 orang, NasDem 12 orang, Hanura 3 orang," paparnya.
Berikut nama-nama anggota DPR pengusul revisi UU KPK :
PDI Perjuangan
Masinton Pasaribu Fraksi PDI Perjuangan
Ichan Soelistio Fraksi PDI Perjuangan
Arteria Dahlan Fraksi PDI Perjuangan
Niarius Gea Fraksi PDI Perjuangan
Arteria Dahlwan Fraksi PDI Perjuangan
Abidin fikri Fraksi PDI Perjuangan
N Falah Amru Fraksi PDI Perjuangan
Juniamart Girsan Fraksi PDI Perjuangan
M Rakyan Ihsan Yunus Fraksi PDI Perjuangan
Adistrya Sulistyu Fraksi PDI Perjuangan
Darmadi D Fraksi PDI Perjuangan
Risa mariska Fraksi PDI Perjuangan
Irne yusiana R Fraksi PDI Perjuangan
Charles Honoris Fraksi PDI Perjuangan
Imam Suroso Fraksi PDI Perjuangan
Dony M Fraksi PDI Perjuangan
Golkar
Tantowi Yahya Fraksi Partai Golkar
Adies Kadir Fraksi Partai Golkar
Dodi Acep Fraksi Partai Golkar
Bambang Wiyogo Fraksi Partai Golkar
Daniel Mutaqien Fraksi Partai Golkar
Kahar Muzakir Fraksi Partai Golkar
Dito Ganinduto Fraksi Partai Golkar
Hamka B KAD Fraksi Partai Golkar
M Misbakhun Fraksi Partai Golkar
PKB
H irmawan Fraksi PKB
Hj Rohani V Fraksi PKB
PPP
Mz Amirul T Fraksi PPP
Elvinaro Fraksi PPP
M Arwani Thomafi Fraksi PPP
Donny AM Fraksi PPP
NasDem
Taufiqulhadi Fraksi Partai NasDem
Amelia Anggraini Fraksi Partai NasDem
Choirul muna Fraksi Partai NasDem
Ali Mahir Fraksi Partai NasDem
Donny I Priambodo Fraksi Partai NasDem
H Hasan Amirudi Fraksi Partai NasDem
Tri Murni Fraksi Partai NasDem
Yanyuk Sri R Fraksi Partai NasDem
Ahmad Amin Fraksi Partai NasDem
Hamdhani Fraksi Partai NasDem
Sulaiman H Fraksi Partai NasDem
T Taufiqul Fraksi Partai NasDem
Hanura
Djoni Rolindrawan Fraksi Partai Hanura
Fauzi H Amro Fraksi Partai Hanura
Inas Nasrullah Fraksi Partai Hanura
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
Baca juga:
Sore ini, Baleg DPR bahas revisi UU KPK
Punya UU khusus, KPK tak ambil pusing soal PP antikriminalisasi
Pimpinan Baleg sebut revisi UU KPK masih sebatas usulan
Pemeriksaan anggota DPR harus disetujui presiden, ini kata KPK
Revisi UU KPK, Megawati minta kader PDIP di DPR hati-hati
Di depan Jokowi, Fadli debat dengan pimpinan KPK soal penyadapan
Baleg: PDIP, PKB, NasDem, Hanura, Golkar dan PPP usul revisi UU KPK