Ini yang bikin Mendagri pikir-pikir terapkan e-voting di Pemilu 2019
Selama ini, proses rekapitulasi suara dilakukan transparan disaksikan Bawaslu, masyarakat, saksi parpol dan kandidat.
Kementerian Dalam Negeri berharap sistem pemungutan suara secara elektronik (e-voting) dapat diterapkan pada Pemilu 2019. Keinginan ini turut dibahas dalam pertemuan antara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/8) pagi.
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menjelaskan, permasalahan penerapan sistem e-voting oleh KPU bukan dikarenakan faktor pergantian sistemnya. Namun, kendala terbesar merupakan saat rekapitulasi suara.
"Saya kira permasalahan yang ada di KPU bukan e-voting, tapi e-rekap," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/8).
Tjahjo menjelaskan, rekapitulasi suara pada sistem saat ini dilakukan secara transparan, yakni rekapitulasi di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) disaksikan oleh saksi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), masyarakat, saksi partai politik sampai saksi dari calon Presiden. Hal inilah yang membuat e-voting ditakutkan tak terealisasi.
"E-rekapnya tentu akan jadi pertimbangan oleh kita semuanya," katanya.
Baca juga:
Kabupaten di Gorontalo gelar e-voting Pilkades pakai teknologi BPPT
Mendagri berharap e-voting bisa dilaksanakan di Pemilu 2019
Belajar dari India, Mendagri ingin e-voting dipakai di Pemilu 2019
Din: Muhammadiyah pakai e-voting, tempat lain masih papan tulis
Begini cara mudah
Ini penampakan alat-alat canggih e-voting untuk Pilkada
Pilih kades baru, 200 desa sudah pakai e-voting
-
Bagaimana rakyat diberikan kebebasan dalam memilih pemimpin di Pemilu? Seperti yang dijelaskan dalam UU Pemilu, arti dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan untuk melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
-
Kenapa elektabilitas Prabowo meningkat? Tingginya elektabilitas Prabowo itu terbantu dengan tingkat kepuasan kinerja terhadap Jokowi. Apalagi saat ini Gerindra dan Prabowo bagian dari pemerintahan.
-
Kenapa elektabilitas Prabowo-Gibran meningkat? Peneliti Litbang Kompas, Bambang Setiawan menjelaskan, meroketnya elektabilitas Prabowo-Gibran lantaran pergerakan akar rumput pasangan nomor urut 2 itu sangat masif.
-
Mengapa elektabilitas Prabowo-Gibran meningkat di Jawa Timur? Setidaknya ada tiga faktor yang membuat elektabilitas Prabowo-Gibran mendominasi kota yang terkenal dengan kesenian reog tersebut. Dua faktor pertama diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul. Pertama, pengaruh dari ulama dan para kyai sangat signifikan. "Kedua, dukungan tersirat dari Presiden Jokowi juga berperan penting," kata Gus Ipul dalam rilis survei tersebut.
-
Apa yang terjadi dengan elektabilitas Prabowo saat ini? Elektabilitas Prabowo mencapai angka 24,5 persen. Menyalip Ganjar yang berada di urutan kedua dengan angka 22,8 persen.
-
Siapa saja yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu? Berdasarkan KPU Nomor 7 Tahun 2022, terdapat 11 kategori pemilih dalam Pemilu, yaitu: 1. Daftar Pemilih Tetap (DPT), yaitu warga negara yang berhak memilih dan terdaftar secara tetap. 2. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk pemilih yang tidak terdaftar di DPT tapi memiliki hak pilih. 3. Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk pemilih yang memilih di tempat yang bukan tempat pemungutan suara tetap. 4. Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang merupakan pemilih yang belum terdaftar dalam DPT.