Intim dengan Gerindra, Suryadharma Ali bisa dipecat PPP

Saksinya bisa mulai teguran lisan, tertulis hingga pemberhentian. Pemberhentian atau pemecatan bisa saja.

27 Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mensinyalir adanya pelanggaran yang dilakukan Ketum PPP Suryadharma Ali. Pelanggaran yang dilakukan terkait komitmen bersama dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Bandung. Oleh karena itu mereka melakukan pembahasan di Hotel Lor In Sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Banten, Mardiono mengungkapkan, DPW yang berkumpul tengah merumuskan usulan atas sikap Suryadharma kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP. Karena hanya DPP yang bisa memberikan hukuman kepada Ketum PPP, Suryadharma Ali.

"Mensinyalir adanya pelanggaran komitmen dari keputusan Rakernas Bandung. Makanya kita mau merumuskan pendapat mendesak kepada DPP karena yang berhak memberikan sanksi adalah rapat harian DPP. Di mana ada majelis-majelis dan mahkamah partai," jelas Mardiono saat dihubungi merdeka.com, Minggu (13/4).

Mardiono mengungkapkan, alasan mereka melakukan ini karena merasa tersinggung dengan sikap ketua umum. Pasalnya, saat para kader dan simpatisan PPP bertarung dengan Partai Gerindra dan partai lainnya, Suryadharma malah menghadiri kampanye akbar partai besutan Prabowo Subianto di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Ini berlawanan dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai.

"Suryadharma di Glora Bung Karno dengan demikian menurut pandangan kami ini adalah pelanggaran di tengah-tengah kawan-kawan berjuang dan kita bersaing dengan Gerindra. Lalu ketua menghadiri kampanye akbar partai lain. Ini melanggar Rakernas Bandung. Ini pelanggaran AD ART," tegasnya.
 
Dia menambahkan, dalam AD dan ART PPP ada beberapa tahapan hukuman yang bisa diberikan kepada Suryadharma. Mulai dari teguran lisan, tertulis hingga pemberhentian. Bahkan, jika Suryadharma dinilai melakukan pelanggaran berat, tidak menutup kemungkinan bisa diberhentikan oleh DPP PPP.

"Saksinya bisa mulai teguran lisan, tertulis hingga pemberhentian. Pemberhentian atau pemecatan bisa saja, mungkin, tergantung nanti. DPW mendesak DPP harus mengambil sikap," katanya.

Mengenai isi dari Rakernas PPP, Mardiono mengungkapkan, mereka ingin fokus terhadap Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014. Tanpa membahas mengenai koalisi dan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres).

"Bahwa PPP akan fokus memenangkan Pileg. Pembahasan capres dan cawapres ada 7 orang yang disebut namanya dan akan kita olah, dan kita komunikasikan lebih lanjut, lalu keputusannya dilakukan saat Rapimnas," tutupnya.