Istana Tegaskan Netral dalam Perebutan Caketum Golkar
"Tidak ada campur tangan dari Istana," tegasnya.
Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman membantah tuduhan bahwa tiga menteri Kabinet Indonesia Maju ikut campur dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar. Dia menegaskan, Istana sama sekali tidak berada pada posisi mendukung salah satu bakal calon ketua umum Golkar.
"Tidak ada campur tangan dari Istana," tegasnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/11).
-
Bagaimana Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto mengelola potensi konflik di dalam Partai Golkar? Lanjut Dedi, Airlangga juga mampu merawat infrastruktur partai dengan mengelola potensi konflik yang baik.
-
Apa alasan Nurdin Halid menilai Airlangga Hartarto layak memimpin Golkar? "Sangat layak, Erlangga memimpin Golkar," ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/4). Nurdin mengaku di Pemilu 2024, Golkar perolehan kursi di DPR RI meningkat menjadi 102. Padahal di Pemilu 2019, Golkar hanya meraih 85 kursi. "Dari 85 kursi menjadi 102, itu tidak mudah. Sangat layak (memimpin kembali Golkar)," tuturnnya.
-
Apa yang diklaim Airlangga sebagai pencapaian Partai Golkar? "Dengan demikian Partai Golkar mengalami kenaikan dan dengan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," tutup Airlangga.
-
Siapa yang menyampaikan keinginan aklamasi untuk Airlangga Hartarto dalam memimpin Golkar? Untuk informasi, kabar adanya keinginan aklamasi dari DPD I dalam penunjukkan Airlangga kembali memimpin Partai Golkar disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
Fadjroel menjelaskan, dalam setiap kesempatan Presiden Jokowi selalu mengatakan Istana netral terhadap semua aktivitas partai politik.
"Itu tegas Pak Jokowi dan dinyatakan ketika pidato di beberapa tempat," ujarnya.
Menteri Jokowi Disebut Tekan DPD
Sebelumnya, loyalis bakal calon ketua umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet), Syamsul Rizal menduga ada campur tangan menteri Kabinet Indonesia Maju dalam proses pemilihan Ketua Umum Golkar. Kata dia, menteri Jokowi menekan DPD Golkar untuk memilih bakal calon ketua umum partai petahana Airlangga Hartarto.
"Jadi ada pembantu presiden, saya enggak mau sebut nama tapi ada tiga pembantu presiden yang telepon DPD-DPD dan ketua-ketua DPD I dan kepala-kepala daerah untuk pilih Airlangga," kata Syamsul di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (27/11).
Syamsul mengatakan tiga menteri ini tidak semuanya berasal dari partai politik. Mereka ada yang berasal dari Partai Golkar, akademisi dan partai lain.
Terkait menteri akademisi, Syamsul menduga Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno yang terlibat untuk menekan para kepala daerah kemudian kepala daerah menekan DPD Golkar.
"Tapi yang muncul sangat santer itu adalah Pak Pratikno. Mensesneg," ungkapnya.
(mdk/ray)