Istana tegaskan reshuffle kabinet tak tergantung Munaslub Golkar

"Memilih dan mengangkat Menteri dalam Kabinet sepenuhnya kewenangan Presiden," kata Johan.

Dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar secara resmi mengumumkan keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan berbelok mendukung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi menyatakan, alasan reshuffle kabinet menjadi hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Maka, ia menyatakan bongkar pasang kabinet tak tergantung dengan dukungan dari Partai Golkar tersebut.

"Memilih dan mengangkat Menteri dalam Kabinet sepenuhnya kewenangan Presiden. Itu diatur dalam konstitusi. Jadi tidak ada hubungannya dengan Munaslub dan dukungan Partai Golkar kepada Presiden Jokowi," kata Johan melalui pesan singkat, Senin (23/5).

Johan kembali menegaskan, reshuffle kabinet hanya menjadi kewenangan Presiden Jokowi sepenuhnya. Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menyatakan hanya Presiden Jokowi yang mengetahui apakah nantinya memberikan kursi menteri di Kabinet Kerja ataupun tidak ke partai yang kini baru saja memiliki Ketua Umum baru yaitu Setya Novanto itu.

"Apakah nanti memberi kursi Menteri atau tidak kepada Golkar, hanya Presiden yang tahu dan punya otoritas," ujarnya.

Seperti diketahui, Partai Golkar memutuskan tak lagi berada di dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Keputusan ini diambil sebagai hasil sidang komite di Munaslub Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, Senin (16/5).

Sekretaris Steering Committe Siti Aisyah mengatakan, sesuai doktrin Partai Golkar, kader partai mengisi pembangunan dengan kerja demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, Partai Golkar bergabung dan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi keputusan Munas Partai Golkar Nomor 5/Munas 9/2014 tentang posisi Partai Golkar dalam Koalisi Merah Putih," kata Aisyah membacakan di rapat paripurna Munaslub Golkar.

Siti juga menegaskan, Partai Golkar akan mendukung penuh pemerintahan Jokowi-JK. Golkar harus memberikan langkah nyata dalam mendukung pemerintah.

"Keputusan Golkar untuk mendukung pemerintahan Jokowi-JK harus ditindaklanjuti dengan upaya nyata Partai Golkar, demi menyukseskan penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan," jelas Aisyah.

Baca juga:
Romi tak masalah Golkar dikasih menteri, asal tak ambil jatah PPP
Hanura usul Jokowi copot Sudirman Said atau Rizal Ramli untuk Golkar
Jokowi belum terpikir berikan jatah menteri buat Golkar
Jika mau reshuffle, Jokowi disarankan lakukan bulan ini
Soal reshuffle kabinet, Luhut yakin Jokowi takkan tunduk pada partai
Soal reshuffle, Cak Imin sebut 'banyak lebih jeblok dari Kemendes'
Golkar & PAN dukung pemerintah, Cak Imin tak mau 'jatah' PKB diambil