Isu reshuffle jilid II, PDIP getol pelototi kinerja menteri
"Saya minta pak Jokowi tidak ada kompromi untuk mengganti menteri yang anti Nawacita."
Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan partai-partai pendukung pemerintah saat ini tengah memonitor satu persatu menteri Kabinet Kerja yang tidak menerapkan Nawacita dan Trisakti dalam menjalankan tugasnya.
"Gagasan Nawacita dipahami tidak sebetulnya? Jangan hanya legitimasi, tapi ruh Nawacita tidak dijelaskan. Mereka impor barang-barang bawa Nawacita, dijadikan pembenaran. Kami jeli awasi itu," kata Eva di Restoran Dua Nyonya, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (29/11).
Eva mengungkapkan saat ini di Kabinet Kerja, kader partai yang masuk menjadi menteri pembantu Presiden Jokowi, hanya ada 4 orang. Meski demikian, ia menilai bahwa kebijakan Jokowi sudah tepat sasaran, sehingga tren inilah yang harus dijaga.
"Kita hanya punya 4 menteri dan Pak Jokowi sendiri. Kita punya program jangka panjang. Dan 5 tahun dinilai kurang berdasarkan sirklus anggaran minimal tahun ketiga dan tahun keempat sudah eksekusi, kita harus jaga Jokowi," tandas Eva.
Dengan ulah para menteri yang tidak sejalan ini, Eva menegaskan hal ini akan menjadi kendala di Kabinet Kerja. Ia mengibaratkan Jokowi saat ini seperti mendayung di antara karang karena ulah menteri yang membangkang.
"Seperti sekarang kita harus pintar mendayung di antara karang. Oleh karena itu, PDIP mau selamatkan Nawacita di masa yang akan datang dan juga Trisakti yang menjadi amanat dari para founding father bangsa," jelasnya.
Dikonfirmasi terpisah, pengamat politik Tjipta Lesmana mengharapkan kepada presiden Jokowi untuk tidak takut mengganti menteri-menteri yang berulah itu.
"Saya minta pak Jokowi tidak ada kompromi untuk mengganti menteri yang anti Nawacita, saya yakin pak Jokowi punya stok dari PDIP yang mencerminkan Nawacita," harap Tjipta.
Baca juga:
'Jokowi seperti berjalan di antara perampok & berenang bersama hiu'
Ini 5 menteri Jokowi bercitra negatif di mata masyarakat versi Indef
Soal reshuffle, Menteri Rini sebut hanya ingin lakukan terbaik
Demokrat sebut kicauan Sudirman Said agar tak kena reshuffle
JK akui pertemuan petinggi KIH dan Jokowi juga bahas reshuffle
Jika Prasetyo diganti, calon Jaksa Agung harus paham Nawacita
Politikus PPP ingatkan Jokowi ganti menteri harus berbasis kinerja
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Bagaimana menurut Gibran soal pernyataan Hasto yang menuding Jokowi mengambil alih kepemimpinan PDIP? Wali Kota Solo juga menepis pernyataan Hasto yang menuding Jokowi berupaya mempertahankan kepemimpinannya dan mengincar kursi ketua umum DPP PDIP yang dijabat Megawati Soekarnoputri. "Mengambil alih ? Enggak, nggak ada seperti itu," ungkapnya.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.