Jadi tersangka KPK, Samanhudi dan Syahri Mulyo tetap didukung PDIP di Pilkada 2018
Wali Kota Blitar Samanhudi dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap anggaran tahun 2018. Keduanya saat ini tengah mencalonkan kembali di pilkada serentak 2018.
Wali Kota Blitar Samanhudi dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap anggaran tahun 2018. Keduanya saat ini tengah mencalonkan kembali di pilkada serentak 2018.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menduga penetapan status tersangka kepada keduanya politis. Partainya berjanji tetap mendukung mereka di Pilkada 2018.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
"Kami tetap memberikan dukungan, dengan melakukan advokasi di Tulungagung dan Blitar, karena ada politisasi di situ," kata Hasto di Stasiun Senen, Jakarta Pusat, Selasa (12/6).
Dukungan ini, lanjut Hasto, tidak terlepas dari Pasal 54 dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Disebutkan, partai pengusung dan koalisi tidak dapat dalam mengusulkan calon pengganti bila sudah dalam tempo 30 hari sebelum hari pemungutan suara.
"Jadi kami bela, mereka mendapat legitimasi kuat, siapa yang bisa memastikan bahwa tidak ada pesanan terkait hal tersebut? Karena prosesnya betul menyolok dan tidak terlepas dari dinamika Pilkada," terang Hasto.
Diketahui, Syahri Mulyo dan Samanhudi Anwar ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap di masing-masing daerahnya. Keduanya diduga sebagai penerima imbalan dari anggaran tahun 2018.
Namun PDIP menuding, ada muatan politis dibuat rival guna menjegal langkah elektabilitas mereka yang tak terbendung.
"Jadi ada pihak tertentu yang ingin jadi wasit dalam Pilkada. Kemudian menggunakan berbagai upaya, termasuk menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan," kata Hasto.
Tudingan Hasto tersebut sebelumnya sudah dibantah oleh KPK. Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menegaskan tak ada unsur politis di balik penangkapan tersebut karena pihaknya bekerja sesuai bukti, dan jika ada yang keberatan silakan menyelesaikan di jalur pengadilan.
"Banyak instrumen, apakah pra peradilan, banding, dan lainnya yang diatur. Jadi debat tentang kerja-kerja KPK itu akan lebih elegan bila di pengadilan dilakukannya," kata Saut Situmorang saat dikonfirmasi, Senin (11/6).
Kendati begitu, Saut menilai anggapan tersebut wajar ditujukan kepada KPK. Sebab, sambung dia, KPK sebagai lembaga penegak hukum perlu dipantau dan diawasi kinerjanya oleh banyak pihak.
"KPK juga harus di-check and balances. Tapi penegak hukum harus di-challenge dengan hukum," ucap dia.
Baca juga:
PDIP klaim tahu 'pemesan' kasus Bupati Tulungagung & Walikota Blitar
KPK tegaskan tak ada aroma politis di balik OTT Blitar dan Tulungagung
Bupati Tulungagung mengaku galau sebelum menyerahkan diri ke KPK
Sempat sembunyi, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo menyerahkan diri ke KPK
Banyaknya OTT kepala daerah, bukti mandulnya sistem pencegahan korupsi
KPK sarankan pejabat disupervisi dan nekat korupsi hukumannya diperberat
Reporter: M Radityo
Sumber: Liputan6.com