Jakarta Tak Jadi Ibu Kota, PDIP Usul Pilgub DKI Satu Putaran

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Gilbert Simanjuntak, menilai Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI (PKPU) soal Pilkada DKI Jakarta, khususnya pemilihan gubernur atau Pilgub sudah tidak berlaku.

Pasalnya, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta akan berubah status menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Oleh sebab itu, dia menganjurkan, Pilkada DKI Jakarta ke depan disamakan dengan gelaran Pilkada di provinsi lain, yakni satu putaran.

Gilbert mengatakan, berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Aceh, Jakarta, Papua, dan Papua Barat, cagub dan cawagub DKI harus memperoleh suara lebih dari 50 persen untuk menjadi pemenang.

Menurutnya, undang-undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) diperlukan untuk pengganti Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahu 2007, seiring dengan rencana pemindahan ibu kota ke Nusantara.

Diketahui, dalam draft yang beredar, Gubernur Jakarta akan ditunjuk oleh Presiden, tapi semua fraksi di DPR menolak, kecuali fraksi Gerindra.

"Apabila nanti tidak lagi berlaku sebagai DKI, tetapi sebagai DKJ, sebaiknya Pilkada Gubernur DKJ dibuat cukup satu putaran, sama dengan semua Provinsi lain," kata Gilbert dalam keterangan tertulis, Jumat (8/3).

Selain itu, kata Gilbert PKPU Nomor 6 Tahun 2026 juga harus dirubah karena Papua sudah dimekarkan menjadi lebih banyak provinsi.

Tak hanya, itu Pilkada DKI satu putaran dianggap bakal mampu menekan penyelenggaraan Pilkada dan meredam gesekan.

"Provinsi lain dapat menghasilkan gubernur dalam satu putaran dan pemerintahannya berjalan baik. Padahal penduduknya hingga 5 kali DKI dan daerahnya sangat luas. Artinya beban daerah tersebut lebih besar dengan APBD yang lebih kecil," tutup Gilbert.