Jelang 100 Hari Pemerintahan Prabowo, PDIP Soroti Defisit Anggaran dan Masalah Birokrasi
Menurut PDIP, persoalan defisit anggaran seharusnya menjadi pertimbangan kabinet dalam merumuskan langkah-langkah dan prioritas program.
Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengingatkan kabinet Prabowo Subianto untuk lebih efektif menjawab tantangan ke depan. Menurutnya, persoalan defisit anggaran seharusnya menjadi pertimbangan kabinet dalam merumuskan langkah-langkah dan prioritas program.
Deddy mengingatkan hal ini jelang pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memasuki 100 hari kerja sejak mereka dilantik pada 20 Oktober 2024.
- Jelang 100 Hari Kabinet Merah Putih, PDIP Soroti Program Prabowo hingga Bandingkan dengan Jokowi
- Prabowo Minta Kementerian Berjiwa Besar soal Anggaran untuk Program Prioritas: Jangan Ganggu Menkeu Terus
- Kabinet Prabowo Fokus Kejar Target Swasembada Pangan, IKN Tak Lagi Jadi Prioritas?
- Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 44, Ekonom: APBN Bakal Tertekan
"Yang terpenting itu bagaimana kabinetnya dapat efektif bekerja untuk menjawab tantangan di depan, persoalan defisit anggaran seharusnya menjadi pertimbangan kabinet dalam merumuskan langkah-langkah dan prioritas program," kata Deddy lewat pesan tertulis, Selasa (14/1).
Deddy juga mengingatkan agar persoalan birokrasi bisa diselesaikan secara cepat. Pasalnya, birokrasi bisa berjalan lambat seiring bertambahnya nomenklatur kementerian.
"Selain itu perlu menyelesaikan secara cepat dan sesuai regulasi struktur birokrasi agar tidak mengalami kemacetan sebagai konsuekensi bertambahnya nomenklatur kementerian dan lembaga," tuturnya.
Prabowo Perlu Evaluasi Kementerian Baru
Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyoroti sejumlah persoalan. Dia menilai kinerja pemerintahan Prabowo masih terhitung lambat lantaran banyaknya pos kementerian.
"100 Hari pertama kinerja pemerintahan Prabowo masih terhitung lambat, utamanya karena banyak pos kementerian baru dan tidak berdampak pada pembangunan ril," kata Dedi saat dihubungi, Selasa (14/1).
"Terkesan hanya Presiden dan beberapa menteri yang bekerja, sisanya sekadar menjabat tanpa progress signifikan," sambungnya.
Dedi mengatakan, Prabowo perlu melakukan evaluasi pada struktur kabinet dan pos elite Istana. Menurutnya, perlu adanya pengurangan jabatan yang tidak perlu.
"Termasuk perlu dihapusnya pos utusan khusus Presiden, juga para Wamen yang perlu dievaluasi keberadaanya," ujarnya.
Dedi menyebutkan, perlu dikaji ulang keberadaan kementerian baru yang tidak produktif. Tujuannya agar Prabowo bekerja dengan efisien dan efektif.
"Perlu ditimbang ulang kehadiran kementerian baru yang tidak produktif, hal ini agar Presiden benar-benar bekerja dengan tim efisien dan efektif dalam bekerja," ucapnya.
"Terpenting, tiga bulan ini pemerintah masih terkesan berada di fase transisi, lobi politik dan kegiatan politis masih cukup mendominasi jalannya pemerintahan," pungkasnya.