Jika Agenda Strategis Tak Diakomodasi, PDIP Siapkan Kader Jadi Ketua MPR
Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah angkat bicara soal perebutan kursi MPR di antara partai koalisi. Diperkirakan ada dua paket pimpinan yang muncul jika kata mufakat tidak tercapai.
Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah angkat bicara soal perebutan kursi MPR di antara partai koalisi. Diperkirakan ada dua paket pimpinan yang muncul jika kata mufakat tidak tercapai.
"Bisa ada satu paket atau paling banyak ada 2 paket. Kalau 1 paket berarti aklamasi. Yang ideal itu karena MPR adalah lembaga majelis, maka yang ideal pemilihan pimpinan MPR harus dilaksanakan dengan cara-cara musyawarah mufakat," ucap Wakil Sekretaris Jenderal Ahmad Basarah di kantor PA GMNI, Jakarta, Senin (22/7/2019).
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Bagaimana proses pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta oleh PDIP? Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan bahwa nama bakal calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan akan disaring melalui usulan dewan pimpinan cabang (DPC) dan dewan pimpinan daerah (DPD).
-
Kapan pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Sejumlah skema pengamanan telah disiapkan aparat kepolisian menjelang pembacaan putusan Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (22/4) hari ini.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
Dia menuturkan, yang dibutuhkan MPR saat ini adalah Ketua yang bisa memastikan 5 tahun ke depan seperti apa. Misalnya, rencana amandemen terbatas UUD 1945 khusus untuk memberi kembali wewenang MPR menetapkan GBHN.
"Agenda kedua, menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, agar dapat memandu lembaga lain untuk mencapai tujuan negara bersama-sama. Ketiga, agenda MPR untuk menjadi mitra kerja BPIP. Yang mana tugas sosialisasi dan pembangunan ideologi bangsa itu tidak bisa dilakukan oleh satu cabang kekuasaan saja, antara oleh BPIP saja atau MPR saja. Kedua lembaga harus dipastikan bisa bersinergi, bekerja sama, agar ada kesamaan persepsi," jelas Basarah.
Selain itu, masih kata pria yang duduk sebagai Wakil Ketua MPR ini, memastikan mental ideologi bangsa, kemudian memastikan sistem presidensial berjalan efektif.
Basarah menegaskan, sikap partainya, lebih fokus pada memastikan agenda MPR lima tahun ke depan. Selain itu, sepanjang para calon pimpinan partai, baik dari koalisi maupun tidak, mau menerima agenda yang PDIP, dan bisa bekerjasama.
"Namun, jika agenda strategis yang kami usulkan itu tidak diterima oleh partai-partai politik lain, mungkin dengan sangat terpaksa PDI Perjuangan akan memperjuangkan kadernya untuk menjadi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tapi itu adalah opsi terakhir ketika tawaran agenda strategis ini tidak mendapat respons yang positif atau tidak memiliki kepastian," ungkap Basarah.
Dia meminta, jangan kursi Ketua MPR ini diperebutkan, hanya semata-mata untuk kekuasaan politik.
"Jangan, seakan-akan pimpinan MPR sebagai lahan perebutan jabatan kekuasaan politik. kita harus melihat kepentingan yang lebih besar, bahwa bangsa dan negara yang begitu besar dan kompleks permasalahannya ini harus diselesaikan permasalahan dari hulunya," tukasnya.
Dia tak menampik, bahwa memang ada pembicaraan yang bersifat informal untuk paket pimpinan MPR ini.
"Tapi, pengerucutan ada di level ketua umum, nanti mengenai formasi dan agenda-agenda itu akan disepakati pada forum pertemuan antar ketua umum partai politik," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Suryaputra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
PDIP Siapkan Yasonna Laoly dan Ahmad Basarah di Kursi Pimpinan MPR
Gerindra Siapkan Ahmad Muzani Jadi Calon Ketua MPR
PDIP, Golkar dan Gerindra Bisa Koalisi Ajukan Satu Nama Ketua MPR
PPP Tepis Perpecahan Parpol Pendukung Jokowi Karena Rebutan Kursi Ketua MPR
Kursi Ketua MPR Jadi Rebutan, NasDem Prediksi Muncul Dua Paket Pimpinan