Jika diperintah PDIP, Djarot siap maju Pilgub Sumut
Hasto menyebut, masyarakat Sumatera Utara menginginkan calon pemimpin yang bersih dari kasus hukum dan telah terbukti kinerjanya di pemerintahan. PDIP akan mempertimbangkan sejumlah aspek sebelum memilih calon Gubernur Sumut.
Nama mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mulai disebut-sebut masuk dalam bursa pencalonan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Djarot berulang kali menyatakan kesiapannya jika mendapat perintah dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk bertarung sebagai calon Gubernur Sumatera Utara.
"Kalau diperintahkan partai saya siap. Terkait waktunya kapan, tunggu saja," kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/1).
-
Kapan PDRI dibentuk di Sumatera Barat? Mengutip situs esi.kemdikbud.go.id, pemerintah darurat ini berhasil berdiri pada 22 Desember 1948 di Halaban, sebuah daerah di Lima Puluh Kota.
-
Kapan hasil PSU DPD RI Sumbar diumumkan? Perolehan suara itu dibacakan langsung oleh Ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen pada Sabtu, (20/7) siang.
-
Kenapa PSU DPD RI Sumbar dilakukan? Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) umumkan hasil Pemunguntan Suara Ulang (PSU) DPD RI daerah pemilihan Sumbar.
-
Apa yang diresmikan oleh Prabowo Subianto di Sukabumi? Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto meresmikan lima titik sumber air di Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (30/12/2023).
-
Siapa saja yang dibebani dengan pajak di Sumut? Pajak adalah pembayaran wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang.
-
Dimana PDRI dibentuk di Sumatera Barat? Mengutip situs esi.kemdikbud.go.id, pemerintah darurat ini berhasil berdiri pada 22 Desember 1948 di Halaban, sebuah daerah di Lima Puluh Kota.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan DPP mempertimbangkan nama Djarot untuk diusung di Pilgub Sumut. Hasto menyebut, masyarakat Sumatera Utara menginginkan calon pemimpin yang bersih dari kasus hukum dan telah terbukti kinerjanya di pemerintahan.
"Mereka melihat pemimpin itu dari aspek kinerjanya. Kami mencari pemimpin yang kinerjanya, pengalamannya dan kepemimpinannya. Dan tidak punya cacat hukum terkait masalah-masalah korupsi," ujarnya.
Dalam pembicaraan di internal, PDIP akan mempertimbangkan sejumlah aspek sebelum memilih calon Gubernur Sumut. Pihaknya menginginkan, calon Gubernur Sumut dapat mempercepat pembangunan sekaligus mumpuni dalam koordinasi yang baik dengan Presiden Joko Widodo.
"Sehingga sebagai kepanjangan tangan dari pemerintahan pusat yang punya tugas membantu mengkoordinir di daerah agar terkonsolidasi dengan baik untuk rakyat, tentu saja itu merupakan hal yang positif," ujar Hasto.
Soal koalisi di Pilgub Sumut, Hasto menyebut PDIP tengah melakukan penjajakan koalisi dengan partai-partai pendukung pemerintah. Mulai dari Golkar, Hanura dan NasDem. Sebab, PDIP tidak bisa mengusung calon sendiri karena hanya memiliki 16 kursi di DPRD Sumut.
"Kami banyak kerja sama dengan Golkar, Nasdem dan ini yang terus kami bahas sebagai sesama partai pendukung pemerintah. Kita membuka ruang kerja sama, buat apa ruang kompetisi. Didorong dengan semangat gotong royong ini," ucapnya.
(mdk/noe)