JK: Mengevaluasi menteri tidak berarti diganti
"Mungkin dengan dinasihati, ditegur, bisa jadi diberikan dukungan, diperiksa anggaran lebih banyak, macam-macam."
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, kinerja para menteri Kabinet Kerja dinilai dari beberapa hal. Namun, paling utama adalah hasil dan capaian dari program-programnya.
"Menteri itu kinerjanya diukur daripada apa yang dicapai. Dari tugas-tugasnya untuk kemajuan bangsa ini. Tentu ada yang baik ada yang belum harus diusahakan. Ada juga tentu yang harus diperbaiki," papar JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).
Setahun kinerja pemerintahan Jokowi-JK, beberapa lembaga survei mendapati hanya empat menteri Kabinet Kerja yang berkinerja baik. Keempat menteri itu adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.
"Itu kinerja baik dari sisi penglihatan masyarakat dan sisi kinerja sesuai ukuran pemerintah. Tentu kadang-kadang agak beda. Masyarakat umumnya menilai dari sisi penglihatannya, heroismenya, sikapnya, tapi ada hal lain sejauh mana bidang yang ditugaskan itu memberikan dampak kemajuan atau tidak," papar JK.
Lebih lanjut JK mengatakan, ada beberapa tolak ukur yang menjadi patokan pemerintah dalam mengevaluasi kinerja menteri-menterinya.
"Ya katakanlah di bidang sesuatu produktivitasnya macam mana, bagaimana sumbangannya kepada pembangunan, bagaimana partisipasi masyarakat yang kuat di bidang, ya seperti itu," jelas JK.
Meski ada evaluasi kinerja menteri kabinet, namun JK mengatakan, evaluasi kinerja menteri tidak serta merta mengganti posisi menteri tersebut. Apabila kinerja menteri dinilai kurang memuaskan, maka ada beberapa langkah yang dilakukan sebelum pada akhirnya memutuskan mengganti posisi menteri yang dimaksud.
"Evaluasi kan tidak harus diganti, mungkin dengan dinasihati, ditegur, bisa jadi diberikan dukungan, diperiksa anggaran lebih banyak, macam-macam. Ya tergantung kemampuan," jelas JK.
Meski demikian, JK mengatakan sudah ada menteri yang ditegur berkaitan dengan kinerjanya. "Ya ditegur macam-macam, kita panggil ke sini kenapa tidak sampai seperti ini, itu kan juga teguran," tutur JK.
Baca juga:
Gaya Wapres JK berbatik biru di Sidang Majelis PBB
Dikritik soal asap, JK bilang 'silakan Singapura kalau mau bantu'
Di sidang PBB, JK sebut kesetaraan gender di Indonesia lebih baik
Wapres JK soal rupiah nyaris Rp 14.500: Itu fluktuasi biasa
Pesan Mufidah Kalla ke JK: Bekerja jangan menggebu-gebu
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Kapan Ganjar Pranowo resmi melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Jateng? Pada 5 September 2023 ini, Ganjar Pranowo resmi melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Jateng.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.