JK ngaku tak tahu ada iuran Rp 1 miliar dari caketum Golkar
Menurut JK, syarat iuran tidak masalah selama formatnya diubah. "Kalau menyumbang untuk panitia kan tidak soal."
Mantan ketum Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK), mengaku tak tahu soal iuran Rp 1 miliar yang dibebankan pada calon ketua umum (caketum) di Munaslub mendatang.
"Saya belum tahu itu," ujar JK usai menghadiri acara Apkasi International Trade and Investment Summit 12th Indonesia Inveatment Week 2016 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (5/5).
Kendati belum tahu, menurut JK, syarat iuran tersebut tidak menjadi masalah selama formatnya diubah. Dalam hal ini, iuran tersebut diasumsikan sebagai sumbangan untuk panitia pelaksana Munaslub.
"Kalau menyumbang untuk panitia kan tidak ada soal. Bukan cara untuk orang mendaftar tapi berpartisipasi dalam kepanitiaan," bebernya.
Dalam penyelenggaraan Munaslub, jelas JK, caketum Golkar memang pantas terlibat dalam hal pendanaan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan Munaslub merupakan rangkaian acara akbar yang digelar untuk menentukan masa depan Golkar pada periode berikutnya.
"Ya semua gotong royong untuk membantu panitia untuk penyelenggaraan itu. Tidak ada salah salah kalau menyumbang kan. Asal jelas dari mana uangnya," tuntasnya.
Diberitakan sebelumnya, Panitia Munaslub Golkar mewajibkan para calon ketua umum untuk setor uang Rp 1 miliar. Hal ini dilakukan sebagai upaya menghindari money politic dalam pemilihan ketua umum di munaslub yang digelar 15-17 Mei mendatang.
Steering Committee Munaslub Golkar, Nurdin Halid mengatakan, rapat pleno DPP Golkar sudah menetapkan iuran Rp 1 miliar bagi seluruh caketum Golkar. Tidak ada penolakan dalam aturan tersebut bahkan ditetapkan secara aklamasi.
"Karena SC sudah menjelaskan dengan filosofinya, dan floor menerima. Filosofinya itu supaya jangan ada money politics. Sehingga semua diputuskan secara aklamasi, tidak ada bantahan, nggak ada apa-apa," kata Nurdin di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (28/4).
Selain untuk menghindari money politic, uang setoran ini juga untuk menambah biaya pengeluaran munaslub Golkar di Bali ini senilai Rp 47 miliar.
"Munas butuhkan biaya sejumlah sekian, Rp 47 M. Dari situ ditanggung bakal calon Rp 1 M per calon. Dasarnya untuk biayai munas, transport, supaya mereka tidak money politics," pungkasnya.
Baca juga:
Ini tolak ukur syarat tidak tercela sebagai calon ketua umum Golkar
Tersangkut etik, Akom dan Tommy terancam gagal jadi caketum Golkar
KPK sebut mahar Rp 1 M caketum Golkar sebagai politik uang
Maju caketum, Tommy Soeharto dituding tak serius bangun Golkar
JK tak masalah syarat 'tidak tercela' caketum Golkar dihapus
Komite pemilihan Munaslub Golkar sebut mahar Rp 1 miliar wajib
Soal Mahar Rp 1 Miliar, ketua SC Munaslub segera konsultasi ke KPK
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Siapa yang diusung Partai Golkar menjadi Cagub Jabar? Partai Golkar mengusung mantan bupati Purwakarta Dedi Mulyadi maju menjadi calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Siapa yang diusung oleh Partai Golkar sebagai Cawapres? Partai Golkar resmi mengusung Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.