JK sebut Jokowi sangat marah namanya dicatut dukung caketum Golkar
"Dan presiden minta itu disiarkan bahwa presiden sama sekali tidak berpihak."
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah termasuk Presiden Jokowi tidak berpihak terhadap salah satu calon ketua umum Partai Golkar. Bahkan, Jokowi marah namanya dicatut.
Hal itu diungkapkan JK menanggapi kabar Menko Polhukam Luhut Pandjaitan telah mengumpulkan para pengurus DPD yang memiliki hak suara dan menyatakan mendukung salah satu calon dengan membawa-bawa nama Jokowi dan institusi TNI/Polri.
"Pertama, Pak Jokowi itu bukan anggota Golkar. Kedua, kita tidak ingin mengembalikan lagi cara Orde Baru ketika pemerintah atau pejabat pemerintah itu mendukung seseorang apalagi dengan cara memerintahkan aparat. Itu presiden sangat marah akibat dikatakan begitu (mendukung salah satu calon). Jadi itu sama sekali tidak benar," ujar Wapres JK di kantornya, Jakarta, Selasa (10/5).
JK memaparkan, siapa saja termasuk para menteri berhak mendukung salah satu calon ketua umum Golkar secara pribadi. Namun tidak boleh membawa nama institusi. "Apalagi yang saya baca nama presiden dan sebagainya. Kemarin presiden menegaskan, saya bicara berdua lama, ingin memberikan pesan bahwa sama sekali presiden itu tidak berpihak dan tidak mengunggulkan siapapun untuk Golkar itu, sama sekali tidak," ucap JK.
JK kembali menegaskan, posisi pemerintah netral dan dia meminta kepada semua pejabat baik di pusat maupun di daerah, tidak menggunakan posisinya untuk memerintahkan mendukung salah satu calon.
"Saya minta kepada pejabat, siapa saja, apalagi di daerah, jangan mengembalikan posisi sama seperti Orde Baru, pejabat-pejabat itu perintah-perintah gitu kan (dukung salah satu calon)."
"Apalagi diberitakan mendukung seseorang, justru mencederai Presiden dan wakil presiden, mengatasnamakan, menjual nama presiden. Masak saya dan presiden mendukung seperti itu. Pasti tidak," ujar JK.
JK berpesan, jika ada menteri yang menyatakan mendukung salah satu calon merupakan hal yang boleh-boleh saja. "Asal jangan mengatasnamakan pemerintah, dan mengatasnamakan apalagi Presiden. Presiden sama sekali tidak. Marah malah dikatakan begitu. Itu ingin saya tekankan. Dan presiden minta itu disiarkan bahwa presiden sama sekali tidak berpihak," pungkasnya.
Baca juga:
AM Fatwa apresiasi caketum Golkar yang tolak bayar mahar Rp 1 M
Akbar Tandjung ragu Akom mampu jadi Ketum Golkar sekaligus ketua DPR
Diisukan dukung Setnov, Luhut bilang 'buang saja ke tong sampah!'
Tak catut Jokowi, Luhut sebut haknya jika dukung Setnov di Munaslub
Ini pesan Menko Luhut buat panitia Munaslub Golkar
Soal isu dukungan Luhut di Munaslub Golkar, ini kata Timses Setnov
-
Apa yang diresmikan oleh Presiden Jokowi di Gorontalo? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kapan pengumuman calon wakil presiden Ganjar Pranowo? PDI Perjuangan bersama partai koalisi secara resmi mengumumkan nama bakal calon wakil presiden Mahfud MD untuk mendampingi Capres Ganjar Pranowo, Rabu, 18 Oktober 2023.
-
Mengapa para ketua dewan Golkar menolak munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.