Johan Budi ingatkan DPR, hati-hati kalau revisi UU KPK
Johan juga mengingatkan agar revisi UU KPK tidak menggunakan draf yang sempat beredar karena cenderung melemahkan.
Wacana revisi Undang Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) kembali mengemuka dalam rapat Badan Legislatif (Baleg) DPR beberapa waktu lalu. Disepakati dalam rapat itu, revisi UU KPK menjadi usulan DPR.
Pelaksana tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi mengingatkan lagi, revisi undang-undang KPK harus dilakukan dengan hati-hati. DPR harus ingat bahwa revisi UU KPK dilakukan bukan untuk melemahkan wewenang dan fungsi KPK.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
"RUU itu dimaksudkan untuk memperkuat KPK," kata Johan di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (4/12).
Johan juga mengingatkan agar revisi UU KPK tidak menggunakan draf yang sempat beredar beberapa waktu yang lalu. Alasannya jelas, draf tersebut bermotif melemahkan KPK.
"Kalau revisinya yang kemarin beredar itu kan kontradiktif kalau dipakai yang draf kemarin. Presiden juga sudah komitmen kalau revisi tidak dilakukan tahun ini," tuturnya.
Pemikiran DPR, salah satu pasal yang perlu direvisi adalah kewenangan penyadapan. Dalam pandangannya, harus diperhatikan secara jelas bagian dari penyadapan yang perlu direvisi. Kewenangannya, mekanisme, dasar hukum, atau bagian lain dari penyadapan. "Tergantung isi pasalnya, penyadapan apa," ujarnya.
Seperti diketahui sebelumnya, wacana merevisi undang-undang Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) kembali muncul ke permukaan. "Terkait revisi UU KPK yg diusulkan 26 Juli lalu, dikembalikan ke DPR. Bilamana disepakati, DPR akan mengedepankan transparansi, mengundang KPK, pasal mana yang dirubah. Kami akan mengundang KPK terkait draf yang akan direvisi, supaya tidak menimbulkan implikasi di kemudian hari," kata Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo kepada merdeka.com.
Baca juga:
Ini 4 usulan KPK dalam revisi UU KPK kepada Menko Luhut
Ruhut Sitompul sebut Demokrat tolak revisi UU KPK
Revisi UU KPK, Indriyanto ngotot gunakan draf hasil kajian internal
Jokowi: Tolong rakyat ditanya soal revisi UU KPK
DPR minta Jokowi tegas dukung revisi UU KPK atau tidak