Jokowi Bela Prabowo soal Data Pertahanan Bersifat Rahasia, Ganjar: Ada di Website Kemenko Polhukam
Ganjar menyebut, dirinya hanya membutuhkan jawaban.
Presiden Jokowi menegaskan data pertahahan tak bisa dibuka seperti toko klontong.
Jokowi Bela Prabowo soal Data Pertahanan Bersifat Rahasia, Ganjar: Ada di Website Kemenko Polhukam
Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo merespon soal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal data pertahanan yang tak bisa dibuka seperti 'toko klontong'.
- Ini Pesan Penting Jokowi Kepada Calon Kepala Daerah Sowan ke Rumahnya
- Ditjen Pajak Tegaskan Tidak Ada Kebocoran Data NPWP Jokowi hingga 6 Juta Wajib Pajak
- Solusi Presiden Jokowi untuk Pemda Menjaga Data Masyarakat Tetap Aman
- Jokowi Bilang Data Pertahanan Bersifat Rahasia, Anies: Jangan Berlindung Dalam Kerahasiaan Ketika Tak Bisa Jelaskan
Ganjar menyebut, dirinya hanya membutuhkan jawaban. Sehingga, jika data tersebut tak bisa dibuka dijawab tak bisa.
Diketahui, Ganjar meminta data pertahanan untuk disampaikan ke publik kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto pada saat debat capres, Minggu (7/1).
"Saya butuh jawaban saja, kalau memang tidak bisa kan dia jawab 'tidak bisa dibuka pak'," kata Ganjar, kepada wartawan, di Jakarta, Senin (8/1).
Sebab, dia menyebut data yang dia paparkan pada saat debat sudah tertera di website Kementerian Politik Hukum dan HAM.
"Ada datanya di Kemenko Polhukam, terbuka itu di website," tegas dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara soal data pertahanan yang sempat disinggung dalam debat capres pada Minggu (7/1) di Istora Senayan, Jakarta. Jokowi mengatakan tak semua data pertahanan bisa dibuka.
"Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan," kata Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Serang, Banten, Senin (8/1).
Jokowi menyebut data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Dia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong.
"Karena ini menyangkut strategi besar negara, nggak bisa semua dibuka kayak toko kelontong nggak bisa," ujarnya.