Jokowi Bilang Presiden Boleh Berpihak di Pilpres, Timnas AMIN: Ada Tanda Kepanikan

Co-coach Tim Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Jazilul Fawaid merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebutkan presiden boleh berkampanye dan berpihak ke salah satu pasangan calon.

Jazilul menilai, hal tersebut diperbolehkan secara aturan. Namun, dia berpandangan jika pernyataan tersebut menyiratkan kepanikan.

"Secara normatif semua sudah tahu aturan itu, tapi pernyataan itu menunjukan tanda kepanikan," kata Jazilul, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/1).

Namun, dia menegaskan, pihaknya selalu menyadarkan masyarakat agar pesta demokrasi 2024 terhindar dari KKN. Sebab, KKN menyebabkan kesenjangan sosial, ketidakadilan, pemerintahan yang tidak bersih dan berwibawa.

"Rakyat hari ini saya yakin cerdas untuk memaknai apa yang menjadi statement dari para elite kita, termasuk presiden," ucap Wakil Ketua Umum PKB itu.

Dan presiden kapanpun melekat jabatan itu, meskipun dalam undang-undang boleh berkampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara, dan cuti itu kan normatiff. Karena hal itu melekat setiap saat," sambung dia.

Oleh sebab itu, dia meyakini, masyarakat akan paham dari pernyataan Presiden Jokowi hanya untuk melenggakan kekuasaan pihak tertentu.

"Jadi, rakyat akan memandang bahwa keberpihakan presiden itu pasti tujuannya untuk melanggengkan kekuasan pihak tertentu," imbuh Jazilul.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Presiden boleh memihak salah satu calon di Pilpres 2024.

Jokowi menegaskan, dirinya boleh berkampanye.

Jokowi menjawab itu saat ditanya soal menteri yang tidak ada hubungannya dengan politik tetapi menjadi bagian dari tim sukses di pemilu 2024. 

"Kan ini hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja, yang paling penting Presiden itu boleh lho kampanye, Presiden itu boleh lho memihak! boleh," 

kata Jokowi Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1).

merdeka.com