Jokowi diyakini cari aman soal UU MD3, tak akan keluarkan Perppu untuk batalkan
Zainal menilai Presiden bisa mengeluarkan Perppu untuk membatalkan Revisi UU MD3 sebelum nomor keluar 30 hari mendatang.
Direktur PUKAT UGM Zainal Arifin Muchtar menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bertanggungjawab atas pengesahan Revisi UU No 17 Tahun 2014 tentang tentang MPR, DPR dan DPD dan DPRD (MD3).
Sebab, dalam pembahasannya, pihak pemerintah hadir melalui Kemenkum HAM. Maka itu, Zainal memandangnya aneh kalau Presiden Jokowi tidak tahu menahu soal UU MD3. Apabila Jokowi tidak tahu, dia pun menduga ada ketidaksepahaman Presiden dengan Menterinya.
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Kenapa UU MD3 masuk Prolegnas prioritas? Revisi UU MD3 memang sudah masuk Prolegnas prioritas 2023-2024 yang ditetapkan pada tahun lalu.
-
Kenapa Jokowi mendorong DPR untuk segera membahas UU Perampasan Aset? Jokowi menilai perlunya penguatan regulasi untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. "Saya harap pemerintah DPR bisa segera membahas dan menyelesaikan UU Perampasan Aset," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan Jakarta, Selasa (12/12). "Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,"
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Kapan UU MD3 direncanakan akan direvisi? Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, tidak akan ada revisi revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) untuk mengubah aturan posisi ketua DPR RI hingga periode 2019-2024 selesai.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
Zainal menilai Presiden bisa mengeluarkan Perppu untuk membatalkan Revisi UU MD3 sebelum nomor keluar 30 hari mendatang. Hal itu, kata Zainal, seperti cara yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat tidak mengesahkan UU Pilkada terkait penunjukan kepala daerah melalui DPRD.
"Apakah Jokowi bakal melakukan hal sama sama SBY ya kita tunggu. Apakah mau keluarkan Perppu untuk membatalkan UU yang sudah dilakukan, itu jadi pertanyaan," ujar Zainal di Kampus UI Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
Meski begitu, Zainal pesimis Jokowi bakal melakukan hal yang sama. Melihat, telah memasuki tahun politik. Jokowi, dia nilai bakal lebih memilih mengambil keputusan 'politik' atau dengan kata lain hanya akan mencari aman saja.
"Tapi di tengah dukungan menjelang pemilu dan lain-lain, hitungannya bukan hitungan hukum tapi hitungan politik. Hitungannya pasti di luar hitungan hukum kalau dekat dengan pemilu," imbuhnya.
Sementara itu, PUKAT UGM sendiri mempertimbangkan untuk melakukan uji materi terhadap tiga pasal yang dinilai kontroversial. Meski sesungguhnya, perjuangan tersebut bakal mengalami jalan terjal, mengingat Ketua MK Arief Hidayat dan DPR, kata Zainal, dalam hubungan mesra.
"Pilihan Judical Review adalah yang mungkin. Pilih saja nanti bertarung di MK dengan menyampingkan kemungkinan lagi mesra-mesranya MK dengan DPR," ujarnya.
Baca juga:
Dikritik karena UU MD3, Bambang Soesatyo tegaskan komitmen keterbukaan DPR
Sahkan revisi UU MD3, DPR disebut mengacaukan ketatanegaraan Indonesia
Fadli Zon tegaskan Ahmad Muzani jadi calon Wakil Ketua MPR dari Gerindra
'UU MD3 nafsu berkuasa DPR'
Fahri Hamzah tak berani bocorkan nama calon pimpinan DPR dari PDIP