Jokowi Minta Kapolri Tindak Tegas Upaya Delegitimasi KPU
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat menindak tegas pihak yang mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia tidak ingin kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilu dilemahkan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat menindak tegas pihak yang mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia tidak ingin kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilu dilemahkan.
"Kalau ada orang-orang, ada pihak-pihak yang ingin melemahkan, mendelegitimasi itu saya sampaikan ke Kapolri juga tegas," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1).
-
Apa yang dilakukan Jokowi saat kuliah? Semasa kuliah, Jokowi juga aktif tergabung dengan UKM pencinta alam.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Apa yang ditinjau oleh Jokowi di Kabupaten Keerom? Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung ladang jagung yang ada di kawasan food estate, Desa Wambes, Kecamatan Mannem, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
Jokowi berpesan, aparat jangan membiarkan upaya mendelegitimasi KPU terjadi. Jika terdapat indikasi yang mengarah pada pendelegitimasian, maka aparat harus bergerak cepat.
"Karena apa pun KPU ini adalah penyelenggara pemilu, penyelenggara pilkada, penyelenggara pilpres, penyelengara pemilihan legislatif yang semua harus mendukungnya," ujar dia.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko geram dengan kubu 02. Dia mencium ada upaya sistematis mendeligitimasi KPU.
Moeldoko pun memberi peringatan pada oposisi. Dia meminta agar kubu Prabowo jangan memainkan isu tersebut.
"Kita sudah punya catatan, jangan main-main, jangan main-main. Kemarin Saya bilangin lanjutkan permainan itu, saya akan mainkan juga," kata Moeldoko.
Senada, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, ada pihak yang mendelegitimasi KPU dengan menggunakan isu hoaks jelang pemilu 2019. Sejumlah isu hoaks yang disebut Tjahjo di antaranya 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos dan 31 juta Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) selundupan.
"Saya kira itu jelas mau mendelegitimasi KPU," kata Tjahjo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (8/1).
Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini menekankan mendelegitimasi KPU tak ubahnya penjahat politik. Sebab, mereka berupaya merusak pesta demokrasi dengan menggiring rakyat untuk tidak mempercayai kerja KPU.
"Siapa pun orang yang mengacaukan proses konsolidasi demokrasi ini, mengacaukan kerja partai politik, mengacaukan kerja calon presiden dan wapres, mengacaukan kerja tim sukses capres-cawapres ya mereka adalah penjahat politik," tegas Tjahjo.
Baca juga:
Cak Imin: Apapun Diatur dan Disiapkan KPU Kita Siap
KPU Diminta Bangun Kepercayaan Publik Agar Hasil Pemilu Tak Jadi Konflik
Moeldoko: KPU Lembaga Independen, Jangan Main-Main
Hadar Nasir: Profesionalitas dan Komunikasi Menjadi Titik Lemah KPU
Mendagri: Orang yang Mendelegitimasi KPU Adalah Penjahat Politik
KPU Jateng Jamin Gudang Penyimpanan Kotak Suara Pemilu 2019 Aman dari Gangguan Hama