Jokowi Serahkan Penanganan Kasus Surat Suara Tercoblos di Malaysia ke Bawaslu & KPU

Dia meminta, pihak kepolisian untuk bertindak, apabila ditemukan unsur pidana dalam kasus tersebut. Dia tak ingin persoalan surat suara tercoblos meresahkan masyarakat serta merusak pesta demokrasi.

2019-04-12 16:11:35

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan kasus surat suara tercoblos di Malaysia kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilu yang independen. Menurutnya, pemerintah tak bisa mencampuri kasus tersebut.

"Ingat ya, ini urusan Pemilu adalah urusannya KPU yang independen. KPU itu di luar negeri itu namanya PPLN tidak ada yang namanya urusan yang pemerintah di sini, enggak ada. KPU ada PPLN, PPLN menyelenggarakan Pemilu di luar negeri. Sudah," jelasnya di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/4).

Dia meminta, pihak kepolisian untuk bertindak, apabila ditemukan unsur pidana dalam kasus tersebut. Dia tak ingin persoalan surat suara tercoblos meresahkan masyarakat serta merusak pesta demokrasi.

"Ya seperti yang saya sampaikan ya itu dicek saja dilakukan investigasi, baik oleh Bawaslu, baik oleh kepolisian. Kalau ada yang dilanggar bawaslu bisa menindak atau kalau ada pidananya ya polri harus tegas polisi harus tegas melakukan tindakan hukum," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Hubungan Luar Negeri Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Irawan Ronodipuro menanggapi terkait temuan dan beredarnya bukti video surat suara pemilu yang telah tercoblos di Selangor, Malaysia. Menurutnya, temuan tersebut adalah bukti bahwa potensi kecurangan pada Pemilu 2019 ini mulai terlihat.

"Terkait adanya temuan dan bukti video yang memperlihatkan bahwa surat suara pemilu yang telah tercoblos untuk pasangan capres 01 dan untuk caleg dari parpol tertentu itu telah memperlihatkan bahwa kecurangan pemilu telah terlihat," ungkap Irawan di Jakarta, Kamis (11/4).

Atas kejadian itu, Irawan meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia yakni Rusdi Kirana lantaran kejadian tersebut telah memalukan bangsa dan negara Indonesia di dunia internasional.

"Kami meminta Presiden menarik Dubes RI untuk Malaysia, karena itu memalukan.
Bagaimana seorang duta besar bertindak sebagai tim sukses dalam pemilu, karena ini sudah melanggar kode etik serta tugas dan fungsi pokoknya dan telah memalukan negara. Ini masuk dalam kategori perbuatan tercela," tegasnya.

Sementara itu, KPU-Bawaslu sendiri telah mengirimkan tim guna menyelidiki dugaan surat suara tercoblos di Malaysia. Tim yang diterjunkan akan membantu tugas dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dalam mengungkap kebenaran surat suara yang tercoblos.

Tim akan melakukan penyelidikan secara detail, mulai dari pengecekan tempat dalam video, keaslian surat suara, jumlah surat suara, orang yang pertama kali melaporkan ke Panwaslu LN, hingga orang yang membuat video.

"KPU langsung mengontak PPLN untuk segera melakukan pengecekan di lapangan. Pemeriksaan untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Sampai malam ini on going process, saya minta laporan yang detail," ungkap Ketua KPU Arief Budiman saat menggelar konferensi pers di kantor Bawaslu RI, Kamis (11/4).

Berdasar sampel surat suara pilpres yang dibuka, telah tercoblos pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin. Sedangkan, surat suara pemilihan legislatif (pileg) sudah dicoblos untuk Partai Nasdem dengan caleg DPR RI dari partai yang sama bernomor nomor urut 3.

Reporter: Lisza Egeham
Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
Kubu Jokowi: Pelaku Pencoblosan Surat Suara di Malaysia Harus Dihukum Berat
Surat Suara Tercoblos, KPU Tak akan Buru-buru Putuskan Tunda Pemilu di Malaysia
DPR Minta Kemenlu, KPU, Bawaslu & Polisi Usut Surat Suara Tercoblos di Malaysia
Usai Reses, DPR akan Panggil KPU-Bawaslu Bahas Surat Suara Tercoblos di Malaysia
Bawaslu Merasa Janggal, Surat Suara Tercoblos di Malaysia Terkumpul Dalam Satu Gudang
Jokowi Minta Diusut Tuntas Temuan Surat Suara Tercoblos di Malaysia

(mdk/fik)