Jokowi Tanggapi Demo Tolak Revisi UU Pilkada: Itu Sangat Baik
Jokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku tak mempermasalahkan demonstrasi besar-besaran menolak revisi UU Pilkada. Jokowi menilai unjuk rasa itu merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat.
"Baik, itu baik. Itu penyampaian aspirasi dari rakyat, sangat baik," jelas Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).
- Jokowi Minta Demonstran Tolak Revisi UU Pilkada Dibebaskan, YLBHI Beri Sejumlah Catatan
- Deretan Mantan Menteri Jokowi Tolak RUU Pilkada, Jadi Demonstran Turun ke Jalan
- Ribuan Mahasiswa dan Warga Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Malioboro, Massa Juga Tuntut Jokowi Mundur
- Ada Demo Tolak Revisi UU Pilkada, Ini yang Dilakukan Jokowi di Istana Jakarta
Di sisi lain, dia menyampaikan pembahasan dan pengesahan revisi UU Pilkada merupakan wilayah DPR RI sebagai lembaga legislatif. Karena revisi itu batal disahkan DPR, Jokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.
"(RUU Pilkada) Itu wilayah legislatif, wilayah DPR ya. Iya (ikuti putusan MK)," tutur Jokowi.
Diketahui, akibat adanya rencana rapat pengesahan revisi UU Pilkada, pada Kamis (22/8), rakyat turun ke jalan. Bukan hanya di Jakarta, aksi unjuk rasa juga digelar di berbagai wilayah Tanah Air.
Para demonstran menilai Badan Legislatif DPR telah melakukan tindakan inkonstitusional. Masyarakat dari berbagai elemen berdemonstrasi menentang upaya pengesahan sewenang-wenang dari DPR RI.
Akhirnya, Revisi Undang-Undang Pilkada batal disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).