Kakak beradik politisi PPP resmi pimpin Kabupaten Pamekasan
Sebagian anggota DPRD Pamekasan tidak yakin pola kerja Halili akan maksimal, sebab bagaimanapun ia merupakan saudaranya.
Saudara Kakak beradik yakni Achmad Syafii dan Halili resmi memimpin pemerintahan di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, setelah adiknya Halili dilantik sebagai ketua definitif DPRD Pamekasan periode 2014-2019.
Pelantikan ketua definitif DPRD Pamekasan Halili yang juga merupakan adik kandung Bupati Pamekasan Achmad Syafii ini digelar dalam rapat paripurna DPRD di aula gedung DPRD Pamekasan, Jumat.
"Saya ini menjadi Ketua DPRD Pamekasan atas keinginan partai," kata Halili, seusai acara pelantikan, seperti dikutip dari Antara, Jumat (10/10).
Jabatan Halili sebagai Ketua DPRD Pamekasan kali ini merupakan periode kedua. Sebelumnya dia juga menjabat Ketua DPRD Pamekasan menggantikan Ketua DPRD sebelumnya Kholil Asy'ari yang mengundurkan diri karena menjadi wakil bupati mendampingi Achmad Syafii.
Halili lalu ditunjuk partai PPP sebagai kompensasi atas jasa politik Achmad Syafii kepada PPP yang menarik Kholil Asy'ari sebagai wakilnya.
Kali ini, Halili kembali ditunjuk PPP sebagai Ketua DPRD Pamekasan berdasarkan kesepakatan majelis kiai PPP Pamekasan untuk memperkuat kepemimpinan Syafii selama menjabat Bupati Pamekasan.
Halili mengatakan, meski dirinya merupakan saudara kandung Bupati Achmad Syafii, namun ia akan tetap bersikap objektif. Jika ada kebijakan yang menyimpang dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Halili menegaskan, dirinya tetap akan menyampaikan kritik.
"Tidak mungkin kami akan membiarkan saudara saya terjerumus dalam jerat hukum," ucap Halili.
Sebagian anggota DPRD Pamekasan tidak yakin pola kerja Halili akan maksimal, sebab bagaimanapun ia merupakan saudaranya.
"Orang Madura itu kan memiliki prinsip, sejelek-jeleknya saudara tetap saudara," ujar anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pamekasan, Munaji.
Munaji mengemukakan, sebenarnya anggota DPRD Pamekasan menerima Halili sebagai ketua karena terpaksa, karena sudah berdasar ketentuan, yakni jatah partai politik pemenang pemilu.
Andai penentuan ketua berdasarkan pemilihan semua anggota DPRD, menurut dia justru akan lebih baik. "Saya tidak yakin pola pengawasan akan sesehat apabila dipegang oleh orang selain familinya bupati," tukasnya.
Kekhawatiran akan lemahnya pengawasan dari lembaga legislatif saat pimpinan lembaga itu dipegang oleh saudaranya juga disampaikan oleh akademisi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan Ali Humaidi.
Ia mengatakan, ikatan saudara akan berpengaruh kuat terhadap daya kritis, meski yang bersangkutan akan berupaya memaksimal menjaga netralitasnya.
"Idealnya memang diserahkan kepada orang lain, bukan saudaranya sendiri. Tapi kalau memang seperti itu, keputusan politik partainya, ya tentu siapapun tidak akan bisa berbuat banyak," kata Humaidi.
Baca juga:
Polisi selidiki paripurna fiktif pelantikan ketua DPRD Nunukan
Belum ada kerjaan, anggota DPRD Kalsel ngaku makan gaji buta
Belum kembalikan mobil dinas, anggota DPRD Jabar dipolisikan
Tolak Pilkada via DPRD, massa pajang poster di Pendopo Si Panji
21 Anggota DPRD Maluku belum kembalikan mobil dinas
Anggota DPRD Sumut keluhkan honor perdananya disunat Rp 2,4 juta
Pemilihan pimpinan DPRD lewat suara terbanyak digugat ke MK
-
Apa saja yang dilakukan PPPI? Mengutip situs esi.kemdikbud.go.id, PPPI juga menjadi wadah bagi mahasiswa Indonesia yang ingin mengabdi kepada masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan latihan sosial. Nantinya para anggota akan dididik untuk membimbing bangsa mencapai kemerdekaan.
-
Mengapa PPPI dibentuk? Latar Belakang lahirnya perhimpunan ini karena para kaum muda dianggap mampu menjadi kekuatan besar apabila bersatu dalam melawan pemerintah kolonial Belanda.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Kenapa PPPK diperkenalkan? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.