Kemampuan 9 komisioner KPI diragukan, ini penjelasan Komisi I DPR
Belum bekerja, 9 komisioner KPI baru sudah diragukan.
Sembilan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelum disahkan, beredar kritik dan nada miring dari para pakar yang meragukan potensi dan kinerja sembilan komisioner terpilih ini.
Bahkan, mereka dianggap kurang kredibel dalam menegakkan Undang-Undang Penyiaran. Wakil Ketua Komisi I, Hanafi Rais meminta kepada sembilan komisioner KPI untuk membuktikan diri bahwa mereka mampu dan menepis semua tuduhan yang ada.
"Kalau saya justru KPI harus disanksikan. Supaya mereka terpecut dan terlecut untuk memberi bukti bahwa KPI baru tidak seperti yang dicurigai orang. Silakan mengatakan KPI ini kurang sempurna silakan saja. Itu akan jadi motivasi KPI baru. Kami juga sudah mewanti KPI baru bahwa segala tuduhan itu salah," kata Hanafi di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7).
Hanafi juga membantah ada unsur politis dalam pemilihan sembilan komisioner KPI. Dia menyebut pihaknya menerima 27 nama calon komisoner itu telah disaring melalui proses yang sangat ketat.
Panitia Seleksi, katanya, juga telah melakukan tugasnya dengan baik sehingga tersaring lah 27 nama terbaik. Tetapi, DPR tentunya akan memilih nama-nama terbaik dari 27 orang tersebut.
"Komisi I menerima 27 calon lewat proses yang sudah sangat ketat. Pansel diisi tokoh dan publik figure yang kredibel. 27 ini layak dan patut semuanya. Tinggal pemilihan itu menentukan yang terbaik," tegasnya.
"Saya kira tidak ada unsur politisasi memang itu yang terbaik. Komisi I sudah sepakat itu yang mewakili publik. Tinggal dibuktikan saja bahwa mereka tidak seperti dibutuhkan," sambung Hanafi.
Menurutnya, dengan proses penyaringan yang panjang dengan panitia seleksi yang kredibel, nama-nama terpilih adalah yang terbaik. Oleh sebab itu, Hanafi menganggap opini pihak yang meragukan kompetensi kurang etis.
"Sudah melalui penyaringan berlapis sejak dari pansel. Komisi istilahnya sudah menerima barang matang. Tinggal kita dorong mana yamg memenuhi kriteria integritas, komitmen dan kompetensi. Jadi kalau menjudge tidak kredibel saya kira kurang bijaksana," pungkasnya.
9 Nama komisioner KPI mendapat sorotan. Sebab dari seluruh nama yang terpilih ini dinilai tak ada yang berlatarbelakang dari penyiaran.
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) berharap, kesembilan anggota KPI yang baru bisa menjalankan tugasnya secara optimal.
"Kebanyakan mereka tidak memiliki latar belakang penyiaran, tapi tetap kita mesti optimis mereka bisa bekerja dengan baik," kata Ketua Umum IJTI Yadi Hendriana dalam siaran pers, Rabu (20/7).
Yadi menambahkan, sebagai organisasi profesi IJTI memiliki hubungan erat dengan KPI. Oleh karenanya, IJTI akan terus melakukan kontrol terhadap kinerja KPI.
"Jika kinerjanya tidak baik, kita tidak akan sungkan-sungkan melakukan kritik demi perbaikan KPI," jelas Yadi.
Berikut sembilan nama komisioner KPI terpilih tersebut:
1. Nuning Rodiyah
2. Sudjarwanto Rahmat Muhammad Arifin
3. Yuliandre Darwis
4. Ubaidillah
5. Dewi Setyarini
6. H Obsatar Sinaga
7. Mayong Suryo Laksono
8. Hardly Stefano Fenelon Pariela
9. Agung Suprio
Baca juga:
9 Komisioner KPI tak memiliki latar belakang penyiaran
Paripurna DPR sahkan 9 Komisioner KPI periode 2016-2019
Paripurna lantik pengganti 2 anggota DPR yang dipecat PDIP
Lewat voting, DPR pilih 9 komisioner Komisi Penyiaran Indonesia
Calon komisioner KPI sentil minimnya siaran konten lokal di televisi
DPR uji kelayakan dan kepatutan 27 calon komisioner KPI
KPI Pusat desak dibentuk Dewan Pengawas lembaga survey penonton TV
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang terjadi pada aplikasi Sirekap KPU di dapil DKI Jakarta II? “Dalam hitungan tersebut terdapat penggelembungan jumlah perolehan suara yang bila dijumlahkan melebihi jumlah DPT DKI Jakarta II,” kata Kiki, Minggu (18/2).